Pengertian Perkawinan

Banyak definisi mengenai perkawinan, dari definisi-definisi yang ada bisa ditentukan dan dipilih oleh sudut pandang yang akan digunakan. Misalnya: definisi perkawinan dari sudut pandang sosiologi adalah suatu ikatan secara lahir dan batin antara satu orang laki-laki atau lebih dan seorang perempuan atau lebih dalam hubungannya sebagai suami-istri yang memiliki fungsi dan sanksi sosial.

Berbeda dengan definisi pernikahan menurut peraturan undang-Undang yang membahas mengenai perkawinan, tepatnya UU No 1, pasal 1 tahun 1974, isinya adalah sebagai berikut, “Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir juga batin yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Definisi pernikahan menurut UUD 1945, Pasal 2a adalah sebagai berikut: Perkawinan dikatakan sah apabila hukum agama yang dianut telah dlaksanakan sesuai dengan UUD 1945.

Pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 2b, terlihat bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan terdapat pula pada pasal 6, yaitu: Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, keduanya sebaiknya sudah berusia 21 tahun ke atas.

Dari definisi yang dibuat oleh negara (UU dan UUD 1945) dengan definisi sosiologi, tampak perbedaannya. Dari sudut pandang sosiologis definisi perkawinan berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat (das sein). Hal ini karena hakikat sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berada di wilayah kategorik bukan secara normatif.
Sosiologi mengungkapakan hal yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan dengan melakukan pembacaan terhadap realita kehidupan dengan apa adanya atau yang sebenarnya terjadi. Sedangkan definisi dari UU terdapat di UUD 1945, mengungkapkan bagaimana suatu bentuk perkawinan ideal,yang seharusnya (das sollen), hal ini sesuai dengan tujuan undang-undang tersebut diberlakukan, yaitu untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib. 

Sebuah perkawinan bisa menjadi tidak sah apabila tidak mengikuti aturan dan syarat-syarat yang ada. Jika perkawinan tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat, tidak akan ada pengakuan baik secara hak maupun kewajiban. Oleh karena itu orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus melakukan syarat-syarat tertentu berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik norma sosial, hukum ataupun norma agama yang diyakininya.

Perkawinan harus sesuai dengan tata norma yang sudah diatur menurut hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Tata norma yang ada di Indonesia adalah, sebagai berikut:

1. Hukum Adat

Hukum adat istiadat merupakan komponen atau unsur yang pertama atau awal terciptanya tertib sosial. Di dalam hukum adat diatur pula masalah mengenai perkawinan, misalnya di dalam perkawinan ada serangkaian upacara ritual yang harus dilakukan . Dengan adanya upacara tersebut maka perkawinan akan dihadiri oleh para tetangga, keluarga  dan kerabat kedua calon pengantin, kepala adat, para tokoh masyarakat dan lain-lain, sehingga adanya penguatan ikatan yang disaksikan oleh anggota masyarakat lainnya. Pelanggaran terhadap hukum adat akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial yang akan mendatangkan rasa malu, dan lain sebagainya.

2. Hukum Agama

Manusia sebagai makhluk yang beragama, harus tunduk dan patuh kepada aturan atau hukum agama yang dianutnya. Setiap agama mengatur perkawinan. Sah atau tidaknya pernikahan ditentukan pula apakah syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat di agamanya dilaksanakan atau tidak.

3. Hukum Negara

Negara mengatur perkawinan yang terdapat dalam undang-undang agar tercipta ketertiban dan kedamaian. Hukum negara mengenai perkawinan berlaku untuk semua orang, bersifat menyeluruh dan universal tanpa membeda-bedakan ras, suku dan agama.

Perkawinan akan mengalami beberapa tahapan, baik pernikahan yang diatur oleh orangtua (dijodohkan) ataupun perkawinan yang didasari atas keinginan kedua belah pihak (laki-perempuan yang akan menikah).

Tahap Formatif

Adalah tahapan atau proses yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Pada tahap formatif timbul keintiman antara lelaki dan perempuan yang menjadi pasangan dengan pertimbangan-pertimbangan secara ekonomi dan sosial. Tahap ini bisa ditandai dengan pertunangan atau lamaran. Juga merupakan tahap kedua keluarga masing-masing pasangan saling mengenal.

Tahap Perkawinan

Adalah tahapan dilangsungkannya perkawinan dan waktu sesudah resmi menikah. Sesudah perkawinan tersebut belum dikaruniai atau melahirkan anak. Di sinilah awal adanya sebuah keluarga. Lelaki dan perempuan hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Pada tahap ini terjadi pengalaman dan hal-hal baru, adaptasi dengan pasangan, adanya harapan bersama dan lain-lain.

Tahap Pemeliharaan

Tahap ini adalah tahap sesungguhnya dari bangunan sebuah keluarga. Ikatan yang utama adalah anak dari hasil buah perkawinan, anak-anak menjadi kewajiban suami istri, pendidikan memenuhi kebutuhan hidupnya serta memberikan cinta dan kasih sayang.

Tahap Keluarga Dewasa

Adalah tahap saat anak-anak sudah dewasa, mandiri dan mampu membentuk keluarga baru.

Bentuk-bentuk Perkawinan

Secara ideal keluarga terdiri atas ikatan perkawinan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, namun bentuk-bentuk perkawinan bisa dibedakan dari jumlah suami atau istri.

Monogami adalah ikatan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Bentuk perkawinan monogami adalah bentuk pernikahan yang ideal dan dikehendaki oleh negara. Hal ini tercantum dalam UU Perkawinan Republik Indonesia No 1 Tahun 1974.

Poliandri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan beberapa laki-laki sekaligus, artinya perempuan yang memiliki suami lebih dari satu. Bentuk pernikahan poliandri jarang ditemukan, khususnya di Indonesia. Dikenal dua jenis poliandri, yang pertama poliandri fraternal adalah perkawinan yang pihak suami kedua masih merupakan saudara dari pihak suami pertama. Yang kedua: poliandri non-fraternal, adalah bentuk poliandri yang pihak suami-suami bukan saudara.

Poligini atau poligami, adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan dua orang atau lebih perempuan. Artinya suami memiliki lebih dari satu istri. Poligini ada dua jenis, yang pertama adalah poligini sororal adalah poligami yang istri-istrinya memiliki ikatan saudara dan yang kedua poligini non-sororal adalah poligini yang istri-istrinya tidak memiliki hubungan saudara satu dengan yang lainnya.

Group Marriage adalah perkawinan antara beberapa laki-laki dan beberapa perempuan sekaligus, perkawinan dengan bentuk kelompok ini tidak umum, hanya bisa ditemukan di masyarakat yang liar (savagery). Perkawinan ini akan menghasilkan sekelompok suami dan sekelompok perempuan yang hidup menjadi keluarga.

Dua manusia yang bersatu dalam ikatan perkawinan, bisa berasal dari tempat , suku atau bahkan negara yang berbeda. Bersasarkan asal suami dan istri, maka dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu:

  • Perkawinan yang terjadi antara seseorang dengan orang yang berasal di luar golongannya. Golongan tersebut bisa golongan etnik (suku, ras) dan juga golongan sosial. Perkawinan ini dinamakan Eksogami.
  • Perkawinan yang terjadi dengan orang yang berasal dari lingkungan yang sama, dinamakan Endogami. Misalnya perkawinan dengan orang yang berasal dari suku, ras, kasta, daerah yang sama. Beberapa masyarakat masih mempertahankan perkawinan endogami dengan tujuan agar kemurnian keturunan tetap dipertahankan. Biasanya perkawinan ini terjadi di kalangan bangsawan, tujuannya agar tahta dan harta warisan diwariskan ke turunan dari suami istri yang berasal dari lingkungan yang sama.
  • Perkawinan yang terjadi dari satu lapisan baik lapisan ekonomi maupun sosial yang sama dinamakan homogami, misalnya perkawinan yang terjadi antara orang yang berasal dari lapisan menengah dengan pasangannya yang sama-sama dari lapisan menengah atau seorang pegawai menikahi pasangannya yang sama-sama memiliki profesi pegawai.
  • Perkawinan yang terjadi antara orang yang berasal dari lapisan sosial atau ekonomi yang berbeda. Misalnya saja perkawinan antara pemuda yang berasal dari lapisan atas menikahi perempuan dari lapisan bawah, atau seorang pegawai kantoran menikahi seorang buruh pabrik.

Perkawinan memiliki syarat yang harus dipenuhi, agar perkawinan tersebut menjadi sah. Dalam ilmu antropologi syarat perkawinan tersebut disebut bride price atau dikenal dengan istilah mas kawin. Di setiap daerah, mas kawin memiliki penyebutan atau istilah yang berbeda, misalnya saja di daerah Jawa, mas kawin disebut pitukon, yang sering diartikan sebagai harta beli untuk pengantin perempuan.

Mas kawin atau pitukon bisa berupa seperangkat alat sholat (bagi yang beragama islam), uang, emas atau benda-benda berharga lainnya yang akan diberikan kepada pihak wanita. Umumnya sebelum perkawinan dilangsungkan, diadakan terlebih dahulu pinangan atau pelamaran. Setiap daerah atau negara memiliki tata cara dan adat perkawinan yang berbeda,

Lembaga keluarga ini lah yang nantinya mendidik masyarakat yang bermoral.