Pada masa Demokrasi Liberal, perkembangan ekonomi Indonesia menajdi sangat labil. Pemerintah mengalami defisit anggaran karena hal-hal berikut:

• Labilnya situasi politik menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat.
• Sumber-sumber penghasilan yang ada belum bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan produksi.
• Sistem politik keuangan peninggalan Belanda ternyata tidak cocok diterapkan pada sistem NKRI, lagipula Indonesia mengalami krisis ahli ekonomi.

Keadaan ekonomi pada masa liberal ditandai oleh lemah atau rendahnya partisipasi kelas pengusaha dalam sektor perdagangan. Para pengusaha Indonesia tidak bisa mengambil bagian secara aktif dalam sektor perdagangan karena tidak memiliki modal yang cukup. Dr. Sumitro Djojohadikusumo mencermati hal ini, dan memandang perlu untuk memperkuat kelas pengusaha ini. Beliau berpendapat bahwa perdagangan dan perekonomian Indonesia harus segera ditingkatkan dengan memperkuat kelas pengusaha.

Dia mengusulkan kepada pemerintah supaya membantu dan membimbing para pengusaha secara konkret dengan memberi mereka kredit. Dr. Sumitro yakin, pemberian kredit atau modal akan memacu perkembangan perdagangan dan ekonomi nasional, dan dengan demikian memajukan perekonomian nasional itu sendiri (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia VI, 1992: 240-241).

Gagasan Dr. Sumitro dilaksanakan pada masa Kabinet Natsir (September 1950 – April 1951) dan dikenal dengan Program Benteng. Sekitar 700 perusahaan pribumi dalam kurun waktu 3 tahun mendapat kucuran kredit. Program ini diutamakan untuk melindungi para pengusaha pribumi. Namun tujuan dari program ini tidak tercapai. Para pengusaha belum terbiasa dengan kucuran kredit, sehingga banyak penyelewengan kredit terjadi, hingga banyak kredit yang macet.

Program lain yang dijalankan pemerintah adalah program indutrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro. Sasarannya adalah industri dasar, seperti pendirian pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, dan sebagainya. Program ini diringi dengan peningkatan produksi bahan pangan, perbaikan prasarana dan penanaman modal asing.
Krisis moneter terjadi pada masa Kabinet Sukirman (April 1951 - Februari 1952). Defisit Anggaran merupakan efek yang paling besar, defisit itu mencapai 3 Milyar rupiah pada tahun 1952. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menekan krisis ini dengan upaya-upaya sebagai berikut:

• De Javasche Bank dinasionalisasi.

• Melakukan penghematan dan menurunkan biaya ekspor.

• Program Benteng dilanjutkan, dengan sasaran utama pengusaha kaum ekonomi lemah.

Kebijakan ekonomi yang diupayakan pada masa Kabinet Ali Sostroamidjojo (Juli 1953 – Agustus 1955), di antaranya sebagai berikut.

• Melaksanakan kebijakan Indonesianisasi di bawah pimpinan Menteri Perekonomian Mr. Iskak Tjokrohadisurjo. Pemerintah ingin merobak sistem ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional dengan cara menumbuhkembangkan para pengusaha swasta nasional pribumi, melalui langkah-langkah berikut:

  • Perusahaan-perusahaan asing wajib memberikan pelatihan-pelatihan pada para pekerja Indonesia, serta mengutamakan bangsa pribumi untuk menduduki posisi staf.
     
  • Mendirikan perusahaan-perusahaan milik negara.
     
  • Memberikan kredit dan lisensi bagi perusahaan swasta nasional.o    Pengusaha swasta nasional diberikan perlindungan, agar mampu bersaingdengan perusahaan asing yang lebih dulu ada.

• Membentuk Biro Perancang Negara yang bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Djuanda diangkat menjadi pimpinan, kemudian diangkat kembali menjadi Menteri Perancang Nasional.

Biro Perancang Negara menghasilkan Rancangan Pembangunan Lima Tahun (1956-1961) pada bulan Mei 1956. RUU untung Rancangan Pembangunan ini disetujui oleh DPR. Labilnya kondisi politik dan ekonomi, membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun ini tidak dapat terwujud. Faktor-faktor yang menghambat program ini, antara lain sebagai berikut:

• Merosotnya harga ekspor bahan mentah, menjadikan pendapatan negara menjadi rendah.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat memicu pemerintah untuk menasionalisasi berbagai perusahaan Belanda di Indonsia.
• Terjadi ketegangan antara pusat dan daerah.
• Banyak dewan yang ditempatkan di daerah mengeluarkan kebijakan sendiri dan melakukan perdangan ekspor dengan cara barter dengan luar negeri.
• Operasi-operasi penumpasan para pemberontak di berbagai daerah memakan biaya yang tinggi.

Dalam bidang pembangunan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Menurut UU No. 8 tahun 1958, tugas Dewan Perancang Nasional adalah mempersiapkan RUU Pembangunan nasional yang terencana. Dewan ini beranggotakan 80 orang wakil dari golongan masyarakatdan daerah, awalnya dipimpin oleh Muhammad Yamin.
Tanggal 26 Juli 1960, dewan ini berhasil menyusun suatu Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961 – 1969, rancangan ini disetujui MPRS dengan Tap No. 2/MPRS/1960.

Depernas berubah menjadi Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappenas) dan dipimpin langsung oleh presiden Soekarno, dengan tugas menyusun rencana jangja panjang dan rencana tahunan di tingkat daerah dan nasional, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan menilai Mandataris untuk MPRS.

Keadaan ekonomi Indonesia makin terpuruk dengan angka inflasi makin tinggi. Pemerintah tidak tinggal diam dan melakukan beberapa hal berkut:

• Mengeluarkan Peraturan Pengganti UU No. 2 Tahun 1959, dan mulai berlaku tanggal 25 Agustus 1959. Maksudnya adalah untuk menekan peredaran uang dengan menurunkan nilai nominal, pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 50 dan Rp 100.

• Mengeluarkan Peraturan Pengganti UU No. 3 Tahun 1959 tentang pembekuan sebagian dari simpanan pada berbagai bank, agar mengurangi jumlah uang yang beredar.

• Mengeluarkan Peraturan Pengganti UU No. 6 Tahun 1959, isinya agar pemilik uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 yang nilainya telah berubah harus ditukar dengan uang baru dengan nilai yang sudah disesuaikan sebelum 1 Januari 1960.

• Mengutamakan penyaluran uang dan kredit baru ke sector ekonomi yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat.

Walaupun upaya-upaya di atas telah dilakukan, tetapi justru peredaran uang tetap saja banyak dan inflasi masih saja tinggi. Beberapa penyebab dari tidak terkendalinya inflasi ini sebagian ada pada pemerintah sendiri yang tidak bisa menahan diri untuk melakukan proyek-proyek mercusuar seperti Conefo dan Ganefo yang sangat menyedot anggaran. Akibatnya rakyat kembali menjadi korban.

Dalam perdagangan luar negeri, Indonesia pun belum bisa menangguk keuntungan. Devisa yang sedianya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa diproduksi sendiri ternyata tidak mencukupi, sehingga pemerintah terpaksa membuat utang luar negeri dengan menerima kredit yang diberikan oleh negara-negara donor yang implikasinya Indonesia terjebak dalam konflik blok Barat dan Timur.

Sebagai contoh, perjanjian dagang dengan RRC mengenai ekspor karet. Indonesia mengekspor karet mentah ke Cina, tetapi tidak langsung, melainkan melalui Singapura, karet mentah diolah di Singapura, yang otomatis Singapura mendapat keuntungan lebih besar dari Indonesia, karena kualitas karet yang jadi lebih baik, lebih parah lagi, kapal yang digunakan untuk mengangkut karet tadi adalah masih milik Indonesia tanpa tambahan biaya perjalanan menuju Cina. Di Cina karet diolah menjadi barang jadi seperti ban dan lain-lain. Kemudian, ban itu dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal dan cadangan devisa pun tak sanggup untuk melunasinya sekaligus, sehingga Indonesia harus berutang pada Cina.

Kasus lainnya adalah pengumpulan dan penggunaan dana revolusi. Dana revolusi ini diambil dari pungutan uang Call SPP dan pungutan izin impor dengan deferrend payment (impor barang dengan cara kredit karena devisa tidak mencukupi). Sayangnya barang yang diimpor sebagian besar kurang bermanfaat bagi rakyat kebanyakan karena merupakan barang-barang mewah atau barang lainnya yang hanya bisa berguna bagi kalangan tertentu.

Dampak buruk dari kebijakan-kebijakan ekonomi itu tentu saja penderitaan rakyat kecil yang sudah susah semakin terhimpit saja. Banyak negara yang enggan berniaga dengan Indonesia karena seringkali Indonesia kesulitan membayar.

Lalu, akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa Soekarno meninggalkan dana revolusi dalam jumlah besar, baik itu berupa tabungan (deposito atau apalah) di Bank Swiss (katanya), ataupun berupa emas batangan yang jumlah sampai berkilo-kilo (katanya juga). Padahal kenyataannya pada zaman beliau memerintah, kesulitan Indonesia dalam ekonomi sedemikian hebatnya. Lalu, dari mana orang-orang ini mendapat informasi ajaib itu? Wallahu A’lam.