Setiap negara memiliki sistem pemerintahannya masing-masing, termasuk Jerman. Jerman menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementar. Untuk lebih jelasnya mari simak sistem demokrasi Jerman berjalan. Namun tentu saja demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan Jerman berbeda karena ideologi yang dianut berbeda.

Sistem Pemerintahan Kanselir

Sistem pemerintahan di Jerman dipegang seorang kanselir. Puncak pimpinan di Jerman dijalankan seorang presiden, tetapi posisi presiden di Jerman hanya sebatas seremonial, namun tetap memiliki hak untuk menyetujui atau tidak beberapa hal yang menyangkut sistem pemerintahan negara. Kanselir setaraf dengan perdana menteri di negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusi.

Kaselir dipilih melalui pemilihan umum federal Jerman. Kanselir merupakan orang yang ditunjuk oleh partai politik di Jerman untuk diusung ke pantas pemilihan umum federal. Kandidat kanselir dari partai politik yang memenangkan pemiliham umum federal, yang akan menduduki posisi kanselir di parlemen. Di Jerman ada enam partai politik anggota pemilihan umum federal.

Parlemen di Jerman

Negara demokrasi dijalankan melalui sebuah parlemen sebagai bentuk aspirasi rakyat. Di Indonesia, parlemen yang mewakili rakyat disebut dengan DPR dan DPRD, sedangkan di Jerman parlemennya disebut dengan Bundestag dan Bundesrat. Bundestag merupakan parlemen yang anggotanya dipilih dari partai yang memiliki koalisi terbanyak dalam parlemen. Sementara Bundesrat merupakan parlemen yang anggotanya berupa perwakilan dari negara-negara bagian.

Di Bundestag ada 598 kursi yang tersedia untuk anggota partai yang terpilih. Pemilihan anggota Bundestag ini dilakukan dengan memilih anggota yang mencalonkan diri dari salah satu distrik di antara 299 distrik pemilihan. Selain itu juga anggota Bundestag dipilih melalui pemilihan daftar calon yang telah ditetapkan oleh partai dari negara bagian di Jerman. Bundestag di Jerman ini juga memiliki presidennya sendiri. Presiden Bundestag ini akan memilih kanselir federal, dan mengawasi kinerja dari kanselir tersebut.

Tugas Bundestag tidak hanya memilih seorang kanselir, melainkan juga merumuskan dan menetapkan undang-undang. Sudah lebih dari 10.000 rancangan undang-undang, terhitung sejak 1949 telah diajukan dalam Bundestag. Dari 10.000 rancangan undang-undang yang ada, 6.600 rancangan undang-undang disahkan.

Meskipun mirip dengan praktik demokrasi di Indonesia, budaya kerja Bundestag di Jerman mirip dengan parlemen di Amerika Serikat. Mereka bekerja bukan berdebat seperti parlemen di Inggris.  

Mahkamah Konstitusi Jerman

Negara demokrasi juga ditandai dengan sebuah lembaga konstitusi, yaitu mahkamah konstitusi. Mahkamah konstitusi di Jerman merupakan mahkamah konstitusi federal. Mahkamah konstitusi dibentuk untuk melindungi hak asasi warga Negara Jerman. Mahkamah konstitusi di Jerman memiliki hak untuk membatalkan undang-undang, meskipun sudah disahkan sesuai prosedur demokrasi. Sekali pun sudah memenuhi persyaratan demokrasi, tetapi terjadi pelanggaran secara konstitusi, undang-undang bisa dibatalkan.

Mahkamah konstitusi federal di Jerman merupakan simbol keadilan negara, sekaligus sebagai lambang dan pengawas jalannya sistem demokrasi di Jerman. Sudah lebih dari 60 tahun mahkamah konstitusi federal di Jerman berdiri, dan selama waktu itu pula sistem pemerintahan demokrasi di Jerman tetap berjalan di koridornya. Mahkamah konstitusi federal di Jerman bisa berjalan dengan sangat baik, karena didukung oleh semua pihak.

Itulah potret sistem demokrasi Jerman yang menganut sistem demokrasi parlementer. Sebenarnya di setiap negara yang menganut sistem demokrasi memiliki prinsip dan nilai yang sama, hanya berbeda kebijakan dan ideologi yang dianutnya. Jerman sudah melakukan pembenahan sistem pemerintahannya, semenjak tembok berlin runtuh.