Separatisme atau gerakan memisahkan diri dari negara induk pernah beberapa kali terjadi di Indonesia. Ada tiga separatisme yang cukup besar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Darul Islam, Gerakan Aceh Merdeka, dan Organisasi Papua Merdeka. Ketiga organisasi tersebut secara jelas telah memproklamasikan diri sebagai suatu negara merdeka.

Darul Islam

Negara Islam Indonesia atau disebut dengan Darul Islam (DI) diproklamasikan pertama kali oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisampah, Tasikmalaya, Jawa Barat. DI merupakan negara tersendiri yang lepas dari Republik Indonesia. Negara yang baru ini berdasar atas syariat Islam. Walau berdasar atas syariat Islam, DI tidak ada hubunguannya dengan Piagam Jakarta.

Penyebab Kartosoewirjo mendirikan DI karena kekecewaan dia terhadap pemerintah pusat. Kekecewaan pertama adalah lemahnya diplomasi RI dalam perjanjian Renville. Dalam Perjanjian Renville, RI kalah telak dan semua kekuatan militer Indonesia harus mundur ke timur Garis van Mook. Kekecewaan kedua adalah adanya keputusan reorganisasi dan rasionalisasi tentara dari perdana menteri, yang saat itu dijabat oleh Moehammad Hatta.

Reorganisasi adalah pembentukan wilayah-wilayah teritorial militer yang baru dan penyederhanaan pangkat dan jabatan militer. Saat itu, diputuskan bahwa pangkat tertinggi militer adalah Jenderal dan dipegang oleh Soedirman. Sementara itu, rasionalisasi adalah penghitungan kembali kekuatan militer menurut kebutuhan satuan dan daerah teritorial militer masing-masing.
Usaha rasionalisasi tentara menyebabkan para laskar dan milisi yang tidak terdaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharuskan mengudurkan diri dan menyerahkan senjatannya. Maksud dari reorganisasi dan rasionalisasi adalah untuk membetuk militer yang profesional dan kuat. Sayangnya, justru perwira militer yang profesional dan menjadi bagian dari TNI sebagian besar berasal dari bekas prajurit Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger / KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Kenyataan ini membuat sakit hati para laskar yang telah berjuang merebut kemerdekaan.

Kartosoewirjo bukanlah tokoh yang tiba-tiba muncul. Ia adalah teman Soekarno (Presiden pertama RI) semasa menimba ilmu politik dari H.O.S Cokroaminoto di Surabaya. Ia pernah menjadi politikus di Partai Sarekat Islam Indonesia. Setelah Kartosoewirjo memproklamasikan DI, beberapa daerah mengikuti langkah Kartosoewirjo. Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan menyatakan diri sebagai DI.

Ibnu Hajar berhasil tertangkap dan dihukum mati pada 1959. Pada 1953, Daud Beureueh, mantan gubernur militer Aceh, menyatakan Aceh sebagai bagian dari DI. DI di Aceh dapat diselesaikan secara damai pada 1962. Di Sulawesi Selatan, pada 1953, Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) pimpinan Kahar Muzakar menyatakan sebagai bagian dari DI. KGSS melakukan pemberontakan setelah menolak dibubarkan sebagai bagian dari reorganisasi dan rasionalisasi tentara.

Pada 4 Juni 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap di Gunung Rakutak, Jawa Barat. Melalui serangkaian pengadilan militer, Kartosoewirjo dinyatakan bersalah melakukan makar dan dijatuhi hukuman mati. Eksekusi dilakukan di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, pada 12 September 1962. Walau Kartosoewirjo telah mati, namun beberapa simpatisannya mendirikan NII secara diam-diam. Para simpatisan ini banyak berada di wilayah Jawa Barat bagian selatan hingga ke Jawa Tengah bagian barat daya. Mengenai tujuan pendiriian NII oleh para simpatisan ini tergolong aneh. Secara genekologi, mereka tidak ada hubungan darah dengan Kartosoewirjo. Alasan dan tujuannya pun tidak sama dengan yang dilakuan oleh Kartosoewirjo.

Gerakan Aceh Merdeka

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan gerakan separatis yang bertujuan mendirikan suatu negara khusus untuk orang-orang Aceh. Gerakan ini mulai beroperasi di Aceh pada 1976 dan baru terselesaikan pada 2005. Penyebab utama pemberontakan GAM adalah ketimpangan ekonomi antara daerah Aceh dengan daerah pusat. Aceh merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama gas alam. Beralihnya pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru pada 1967 ternyata tidak membawa perubahan yang cukup signifikan. Malah pemerintahan Orde Baru membuat peraturan penanaman modal yang baru yang memungkinkan insvestor asing menanamkan modal di Indonesia. Sumber-sumber daya alam di Aceh akhirnya dikuasai oleh para investor asing tersebut.

Konflik GAM dengan pemerintah RI semakin menjadi ketika Provinsi Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sebagai bagian dari usaha menumpas GAM. Penerapan DOM di Aceh meninggalkan banyak kisah traumatis. Tidak ada sumber resmi mengenai akibat maupun jumlah korban DOM. Namun, ditengarai sering sekali prajurit TNI melakukan pelanggaran HAM saat melakukan operasi militer, mulai dari penyiksaan saat interogasi, eksekusi mati tanpa pengadilan, hingga pemerkosaan. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang tidak dapat diselesaikan dengan baik terus bergulir menjadi mitos yang akhirnya semakin menguatkan perlawanan GAM terhadap pemerintah RI.

Pemimpin GAM adalah Teuku Hasan Muhammad di Tiro (Hasan Tiro). Ia memproklamasikan Negara Aceh Sumatera pada 4 Desember 1976. Sebelum menjadi pemimpin GAM, Hasan Tiro sempat merintis karier sebagai diplomat untuk Pemerintah RI. Ia pernah menjadi anggota staf Wakil Perdana Menteri II (yang dijabat oleh Syafruddin Prawiranegara). Pernah pula Hasan Tiro bekerja di Kedutaan Besar Indonesia untuk PBB pada 1950-1954. Sejak 1979, Hasan Tiro mengungsi ke luar negeri dan mendirikan Pemerintahan GAM di Stockholm, Swedia.

Pada 26 Desember 2004, terjadi gempa bumi dan tsunami besar di Aceh. Lebih dari 100.000 warga Aceh tewas karena bencana tersebut. Kerusakan cukup parah dialami oleh daerah sepanjang pantai utara dan barat Aceh, termasuk Kota Banda Aceh. Peristiwa ini secara langsung memaksa GAM dan Pemerintah RI menghentikan pertikaian. Usaha perundingan pun dibuka.
Proses perundingan berlangsung pada 17 Juli hingga 12 Agustus 2005. Pada 15 Agustus 2005, perjanjian damai ditandatangani. Perjanjian damai ini sering disebut sebagai Perjanjian Helsinki, mengacu pada tempat pelaksanaan perundingan, yaitu di Kota Helsinksi, Finlandia.

Setelah penandatangan perjanjian damai, suatu badan yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) dibentuk untuk mengawasi proses rekonsiliasi. AMM beranggotakan beberapa negara ASEAN dan Uni Eropa. Kerja AMM antara lain memfasilitasi pembentukan partai politik lokal Aceh, pemberian amnesti bagi mantan anggota GAM, dan melakukan pelucutan senjata GAM.

Pemerintah RI turut pula membentuk peraturan-peraturan baru untuk Provinsi Aceh. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu implikasi dari perundang-undangan ini adalah diberlakukannya peraturan berdasar Syariat Islam di Provinsi Aceh.

Organisasi Papua Merdeka

Organisasi Papua Merdeka bermula dari serangkaian peristiwa yang berlangsung pada Juli 1965. Pada 26 Juli 1965, OPM dicetuskan pertama kali Johan Ariks di Manokwari. Dua hari berikutnya, terjadi serangan terhadap pasukan TNI dari Batalyon 751 Brawijaya yang berakibat tewasnya tiga orang pasukan TNI. Pelaku penyerangan adalah beberapa anggota Batalyon Papua Vrijwillegers Korps / PVK (milisi Papua bentukan Belanda) yang berasal dari suku Arfak dan Biak. Mereka melakukan penyerangan sebagai aksi balasan atas ditahannya beberapa orang Suku Arfak yang melakukan protes karena banyak dari Suku Arfak tidak mendapat pekerjaan dan mengalami kelaparan.

Alasan khusus penyerangan adalah karena beberapa anggota PVK menolak dirasionalisasi. Semula penyebab pendirian OPM diduga karena provokasi pemerintah Belanda. Namun ternyata, ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi menjelang Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 semakin memperjelas maksud pendirian OPM. Pada 1 Juli 1971, Seth Javet Rumkorem memproklamasikan berdirinya Negara Republik Papua Barat.

Pemerintah RI tampaknya mulai curiga terhadap segala kegiatan rakyat Papua. Pada 26 April 1984, TNI menembak mati Arnold Clemens Ap. Arnold ditembak di pantai Pasir Enam, timur Jayapura, saat hendak menunggu perahu yang akan membawanya ke Vanimo, Papua Nugini. Sebelumnya, Arnold ditangkap dan ditahan karena diduga mengetahui tempat persembunyian para pemimpin OPM.

Ditembak matinya Arnold Clemens Ap merupakan suatu hal yang ironis karena ia adalah budayawan Papua yang berusaha mengangkat kebanggaan orang Papua terhadap budayanya sendiri. Bersama dengan Mambesak, sebuah kelompok kebudayaan Papua, Arnold melakukan serangkaian usaha memopulerkan lagu-lagu khas Papua. Salah satu harapannya adalah agar orang-orang OPM yang bersembunyi di hutan-hutan mau pulang kembali ke kota. Namun, Pemerintah RI berpendapat lain, Arnold dianggap sebagi orang yang berbahaya. Peristiwa kematian Arnold semakin menambah tekad OPM untuk memisahkan diri dari RI.

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di Papua menjadi keprihatinan berbagai pihak. Seorang aktivis dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, yaitu Munir Said Talib, diduga dibunuh karena serangkaian investigasi Kontras terhadap berbagai pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh Kopassus. Munir sendiri bukanlah seorang Papua. Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bersalah sebagai pembunuh Munir, tapi tidak terkuaknya motif pembunuhan yang dilakukan Pollycarpus membuat publik bertanya-tanya tentang kasus Munir.

Hal yang sering dikaitkan dalam pelanggaran HAM di Papua oleh TNI adalah kehadiran PT Freeport Indonesia. PT Freeport merupakan perusahaan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh perusahaan induknya di Amerika Serikat, yaitu Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PT Freeport mulai melakukan eksplorasi tambang di Papua sejak 1967. Sebuah laporan jurnalistik Majalah Tempo pada 2007, menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia dalam satu tahun menyediakan dana hingga US $ 20 juta bagi TNI untuk biaya keamanan.

Masalah yang terjadi di Papua memang bukan hanya OPM. Masalah ketimpangan ekonomi dan pembangunan merupakan salah satu masalah serius. Pada 2001, Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tentang Daerah Otonomi Khusus Papua. Dengan UU tersebut, didirikan pula Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural masyarakat Papua dalam pemerintahan daerah. Pemekaran wilayah juga dilakukan. Provinsi Papua Barat dibentuk sebagai usaha mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di Papua.

Hingga 2012, permasalah OPM belum juga selesai. Beberapa anggota maupun pemimpin OPM memang sudah keluar dari hutan dan menyatakan kesetiaan terhadap NKRI. Pemerataan pembangunan dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua diharapkan dapat membuat gerakan OPM tidak lagi menjadi wacana menarik bagi mereka.

Penyebab Utama Separatisme

Dari tiga gerakan separatisme yang telah diuraikan, yaitu DI, GAM, dan OPM, terdapat kemiripan terhadap alasan mereka melakukan pemberontakan. Alasan utama adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Faktor ideologi dan primodial mungkin hanya menjadi semacam bumbu penyedap pemberontakan.

Pemerintah pusat dianggap bertanggung jawab terhadap masalah-masalah seperti ketimpangan ekonomi dan pelanggaran HAM yang terjadi di daerah pemberontakan. Namun sayangnya, pemerintah pusat tidak segera melakukan perbaikan, malah melakukan langkah represif. Di sisi lain, perasaan dikhianati muncul karena para pemberontak pernah bersama-sama berjuang dalam usaha mendirikan dan mempertahankan Negara Republik Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah RI harus belajar banyak dari sejarah. Pemerataan pembangunan dan mengutamakan pendekatan dialog maupun budaya dalam menghadapi permasalahan di daerah merupakan usaha nyata untuk mencegah gerakan separatisme.

Itulah penjelasan mengenai gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia.