Pajak yang diberlakukan di negara kita ini memiliki lembaga khusus yang menanganinya, yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk mengelola perpajakan di Indonesia. direktoraat Jenderal Pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sumber penerimaan dan pemasukan yang diperoleh negara yang utama adalah dari pajak. Untuk itulah, pemerintah saat ini lewat media cetak, media elektronik, mauoun menggunakan sistem reminder yang dapat diaplikasikan secara tertulis, misalnya dituangkan pada slip pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI atau diaplikasikan pada sampul depan dan belakang referensi buku-buku sekolah (BOS), pada slip pembayaran rumah sakit, dan lain-lain ataupun dapat juga diterapkan pada SPBU-SPBU di seluruh Indonesia, usaha untuk terus menggalakkan dan mengajak masyarakat luas untuk mau berpartisipasi membayar pajak secara rutin dan tepat waktu.

Usaha-usaha itu semua dikelola oleh pajak bahkan mereka juga memanfaatkan pesan singkat melalui media komunikasi selular untuk menyebarluaskan pentingnya untuk terus membayar pajak, demi kelangsungan dan kelancaran pembangunan di Indonesia karena peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia begitu besar pengaruhnya.

Pengertian Pajak

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang definisi pajak, yaitu iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Namun kini, banyak para pakar perpajakan mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian atau definisi dari pajak. Berikut ini berbagai macam pengertian pajak yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar pajak, yaitu:

  1. Prof. Dr. P. J. A. Adriani: Pajak adalah iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
  2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH.: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
  3. Suparman Sumawidjaya: Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
  4. Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R: Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
  5. Smeets: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Semua pengertian pajak yang kemukakan beberapa pakar pajak tersebut memiliki makna yang berbeda-beda satu sama lain. Namun demikian, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk merumuskan pengertian pajak agar mudah untuk dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Agar semua kalangan masyarakat mudah menerima penjelasan tentang pentingnya peranan pajak untuk pembangunan di negeri ini.

Oleh karena itu, semua pendapat para pakar pajak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pajak secara sederhana adalah sebagai iuran resmi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak (perorangan atau badan usaha) kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tanpa mendapatkan timbal balik atau balas jasa secara langsung. Jadi, pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran rutin negara, yaitu untuk biaya pembangunan nasional tanpa memberikan balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, ada lima unsur pokok dalam definisi pajak. Lima unsur tersebut antara lain:

  • Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara.
  • Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku.
  • Pajak sifatnya dapat dipaksakan.
  • Tanpa jasa imbal balik / balas jasa atau disebut juga kontraprestasi.
  • Hasilnya dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah).

Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut pajak adalah:

  1. Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan rumah tangga negara. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang-Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea materai, bea masuk dan cukai.
  2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
    • Pajak Provinsi. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak balik nama kendaraan bermotor.
    • Pajak Kabupaten / Kota. Contohnya, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak tontotan, pajak kendaraan bermotor, iuran kebersihan, retribusi parkir, retribusi galian pasir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutan pajak adalah:

  1. Pajak Langsung
    Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung atau dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) secara langsung dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  2. Pajak Tidak Langsung
    Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain secara tidak langsung beban pajak dikenakan kepada Wajib Pajak (WP). Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Atas Barang-Barang Mewah (PPnBM).

3. Jenis pajak berdasarkan sifatnya adalah:

  1. Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak. Oleh karena itu, dalam menentukan besarnya pajak harus memiliki alasan-alasan yang tepat karena ada kaitannya dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh).
  2. Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak . Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

4. Hak-Hak Wajib Pajak

Berikut ini hak-hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

  • Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
  • Hak kekerasan bagi wajib pajak.
  • Hak kerahasiaan bagi wajib pajak.
  • Untuk  pengangsuran atau penundaan pembayaran.
  • Hak kerahasiaan bagi wajib pajak.
  • Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25.
  • Hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan.
  • Hak untuk pembebasan pajak.
  • Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
  • Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah.
  • Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.