Penandatanganan perjanjian Kalijati pada 1942 yang berisi bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang menandai berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia. Di sisi lain penderitaan baru segara dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bagaikan keluar dari mulut harimau dan masuk ke kandang singa, mungkin pepatah ini bisa mewakili kondisi bangsa Indonesia ketika itu.

Masa penjajahan Jepang di Indonesia tergolong singkat namun dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa. Rakyat Indonesia menderita lahir dan batin, mereka kekurangan sandang dan pangan akibat mematuhi kebijakan-kebijakan Jepang. Semua kebijakan yang dibuat oleh Jepang tidak lain adalah untuk menghapuskan pengaruh barat dari rakyat Indonesia serta menggerakkan rakyat Indonesia untuk mencapai ambisi Jepang sebagai pemenang perang Asia Timur Raya. Seperti apa jelasnya pengaruh kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia? Berikut adalah penjelasannya untuk Anda.

Kebijakan Jepang dalam Sistem Pemerintahan

Awal kedatangan Jepang  disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia pasalnya ketika itu Jepang pandai menarik simpati dari rakyat Indonesia, di antaranya

1. Mengikutsertakan orang Indonesia di dalam organisasi-organisasi Jepang, seperti Gerakan 3 A ( Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Pemimpin Asia) yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin serta dipilihnya tokoh nasional sebagai pemimpin PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)

2. Diperbolehkannya Majelis Islam A’la Indonesia tetap berdiri untuk menarik simpati umat Islam.

3. Diperbolehkannya pengibaran bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera Jepang dan diperbolehkannya lagu Indonesia Raya dinyanyikan berdampingan dengan lagu kebangsaan Jepang.

4. Penetapan dan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi.

5. Membuat propaganda terhadap bangsa Indonesia dengan menyatakan akan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda karena Jepang merupakan “Saudara Tua” dari bangsa Indonesia. Selain itu bangsa Indonesia juga diiming-imingi untuk bekerjasama mencapai kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya.

Kebaikan Jepang tersebut tidak lebih dari “ada udang di balik batu”, hanya awalnya saja yang baik dan begitu terkesan menghargai bangsa Indonesia namun tujuannya sama seperti Belanda, yaitu menjajah Indonesia. Tak lama setelah berhasil menduduki Indonesia, Jepang mulai menunjukkan aksinya. Ia mulai membubarkan partai-partai politik, menghentikan penerbitan surat kabar dan menggantinya dengan surat kabar Jepang-Indonesia serta menggantikan kedudukan-kedudukan Belanda dengan Jepang.

Ketika masa pendudukan Jepang, banyak sekali perubahan yang terjadi, salah satunya adalah di bidang politik pemerintahan. Misalnya, di Jawa susunan pemerintahannya menjadi Syu (Karesidenan) dengan pimpinannya disebut Syucho, Si (Kotamadya) dengan pimpinannya disebut Sicho, Ken (Kabupaten) dengan pimpinannya disebut Kencho, Gun (Kawedanan) dengan pimpinannya disebut Guncho, Son (Kecamatan) dengan pimpinannya disebut Soncho dan Ku (Desa) dengan pimpinannya disebut Kuncho.

Selain di bidang politik pemerintahan, Jepang juga melakukan perubahan dalam bidang sosial ekonomi yaitu penyerahan padi secara paksa. Hal ini mengakibatkan kesengsaraan rakyat, tampak dari jumlah angka kematian yang semakin meningkat bahkan melebihi dari angka kelahiran itu sendiri. Kekejamaan Jepang tidak berhenti dari situ saja, selain memeras sumber daya alam rakyat, mereka juga memeras tenaga rakyat Indonesia dengan memberlakukan kerja paksa.

Para tenaga kerja paksa ini disebut dengan Romusha, mereka dipekerjakan untuk membangun berbagai bangunan-bangunan vital seperti terowongan, jalan rahasia, lapangan terbang,  benteng-benteng pertahanan dan lain sebagainya.

Berbagai Pengaruh Kebijakan Pemerintah Jepang

Di dalam masa pendudukan Jepang, berbagai kebijakan pemerintah mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut meliputi berbagai bidang, antara lain:

Bidang Politik

Pada masa pendudukan Jepang hampir semua kegiatan politik dilarang, kecuali golongan Islam Nasionalis yang masih diberikan kelonggaran. Contohnya adalah organisasi MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang didirikan oleh K. H. Mas Mansur dan teman-temannya di Surabaya tahun 1937. Organisasi Islam diperbolehkan untuk tetap berdiri tetapi dengan syarat tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur politik.

Setelah golongan Islam Nasionalis, selanjutnya tindakan pendekatan mulai dilakukan oleh Jepang terhadap kaum nasionalis sekuler dengan cara melibatkannya dalam ‘Gerakan Tiga A’ yang memiliki semboyan “ Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia dan Nippon pemimpin Asia”. Salah satu tokoh nasionalis sekuler yang dilibatkan dalam gerakan ini adalah Mr. Samsuddin yang merupakan tokoh Parindra. Lama-kelamaan Gerakan Tiga A dinilai kurang efektif dan akhirnya dibubarkan pada Desember 1942.

Bidang Ekonomi

Pada masa kependudukan Jepang, perekonomian Indonesia sangat terpuruk, hal ini dikarenakan penyerangan Jepang terhadap Hindia Belanda pada bulan Maret 1942 dengan menggunakan sistem bumi hangus. Sehingga kehidupan perekonomian Indonesia bisa dikatakan lumpuh.

Untuk memperbaiki keadaan ini, Jepang mulai melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan perekonomian. Selanjutnya Jepang melakukan tindakan penyitaan terhadap seluruh kekayaan musuh meliputi perusahaan-perusahaan, bank-bank, sarana dan prasarana telekomunikasi dan lain sebagainya.

Seluruh kebijakan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah Jepang diutamakan untuk kepentingan perang. Bahkan tanaman-tanaman perkebunan yang dirasa tidak bermanfaat bagi kepentingan perang langsung diganti dengan tanaman lain yang lebih bermanfaat bagi kepentingan perang, seperti tanaman jarak yang berguna sebagai pelumas.

Bidang Militer

Meluasnya Perang Asia Pasifik ke Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik membuat Jepang kekurangan tenaga militer. Oleh karenanya dibentuklah organisasi-organisasi yang bersifat militer maupun semi militer. Organisasi-organisasi militer itu antara lain:

a. Seinendan (Barisan Pemuda)

Seinendan merupakan organisasi semi militer yang didirikan pada 29 April 1943 dengan anggota yang berada dalam rentang usia 14 – 22 tahun. Dalam organisasi ini para pemuda dilatih untuk melakukan penyerangan dan pertahanan diri. Maksud terselubung dari pendirian organisasi ini tidak lain adalah untuk mempersiapkan pasukan cadangan dalam Perang Asia Pasifik.

b. Keibodan (Barisan Pembantu Polisi)

Keibodan merupakan organisasi semi militer yang didirikan bersamaan dengan Seinendan, anggotanya berusia  23 – 25 tahun. Keibodan dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas polisi seperti menjaga lalu-lintas, mengamankan desa, sebagai mata-mata dan lain sebagainya. Hampir di seluruh pelosok tanah air Keibodan dibentuk meskipun dalam nama yang berbeda, seperti Bogodan di Sumatera dan Borneo Konen Hokukudan di Kalimantan.

c. Fujinkai (Barisan Wanita)

Masih dalam tahun yang sama dengan dua organisasi sebelumnya, Fujinkai dibentuk pada Agustus 1943. Para anggotanya merupakan wanita dengan usia 15 tahun ke atas. Tugas dari Fujinkai adalah untuk mengumpulkan dana yang bersifat wajib baik dalam bentuk perhiasan, hewan ternak dan makanan untuk keperluan perang.

d. Heiho (Pembantu Prajurit Jepang)

Heiho merupakan organisasi militer resmi yang didirikan pada April 1945 dengan anggota berusia 18 – 25 tahun. Heiho merupakan bagian dari tentara Jepang yang menjadi tenaga kasar dengan tugas memelihara senjata, memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke truk. Total jumlah Heiho sampai masa berakhirnya pendudukan Jepang adalah sekitar 42.000 orang.

e. Syuisyintai (Barisan Pelopor)

Syuisyintai merupakan organisasi yang berada di bawah pimpinan Ir. Soekarno dengan bantuan Oto Iskandardinata, R. P. Suroso dan Dr. Buntaran Martoatmojo yang didirikan pada 25 September 1944. Di sini pemuda-pemuda dipersiapkan untuk gerakan perlawanan rakyat dan latihan-latihannya lebih kepada kemiliteran.

f. Jawa Hokokai (Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa)

Jawa Hokokai merupakan organisasi pemerintah yang diawasi langsung oleh pejabat Jepang. Organisasi ini didirikan secara resmi pada 1 Maret 1944, dengan anggotanya adalah para pemuda berusia minimal 14 tahun. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menggerakkan rakyat dalam rangka pengumpulan pajak, upeti dan hasil pertanian.

g. PETA (Pembela Tanah Air)

Pendirian PETA merupakan usul dari Letnan Jenderal Gotot Mangkupraja kepada Letnan Jenderal Kumakici Harada pada 3 oktober 1944. Berbeda dengan organisasi lain, PETA didirikan untuk orang Indonesia agar mendapatkan pendidikan militer Jepang. PETA ini nantinya bertugas untuk membela dan mempertahankan tanah air.

Dalam Sosial Budaya

Pada masa pendudukan Jepang seluruh media massa baik radio, majalah maupun surat kabar mendapat pengawasan ketat oleh badan-badan sensor. Meskipun demikian, media massa memberikan sumbangsih yang besar terhadap perkembangan dan penyebaran bahasa Indonesia sejak dilarangnya penggunaan bahasa Belanda di seluruh media massa.

Perkembangan pesat terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia bahkan akhirnya pada 1928, Jepang mau tidak mau mengizinkan pengangkatan bahasa Indonesia ke dalam isi teks ‘Sumpah Pemuda’, yaitu “Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”.

Demikianlah berbagai pengaruh kebijakan pemerintah pada masa pendudukan Jepang dalam berbagai bidang. Pengaruh-pengaruh tersebut ada yang bersifat positif dan negatif bergantung sudut pandang pengamatnya. Namun yang jelas, pada masa itu masyarakat Indonesia mengalami kesengsaran luar biasa meskipun penjajahan Jepang tergolong singkat yaitu 3,5 tahun. Dalam waktu singkat tersebut Jepang telah menguras sumber daya alam, tenaga dan segala aspek yang dapat menguntungkan baginya.

Pada dasarnya, segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh pihak asing, lebih banyak membawa kesengsaraan daripada kesejahteraan. Semoga Indonesia sepenuhnya dapat lepas dari berbagai tindakan penjajahan.