Arti Orde Baru

Orde baru merupakan suatu masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Preside Soekarno yang berupaya meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Selain itu, Orde Baru juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa yang mempunyai kebulatan tekad untuk mengabdikan diri kepada kepentingan bangsa dan negara yang dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.
Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pemerintahan Orde Baru mempunyai ciri adanya kebulatan tekad agar dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sehingga tidak terdapat berbagai penyimpangan seperti pada masa pemerintahan Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno.

Latar Belakang Munculnya Orde Baru

Munculnya pemerintahan Orde Baru diawali dengan adanya berbagai macam kerusuhan di dalam negeri yang menimbulkan gejolak dan mengarah kepada disintegrasi bangsa. Namun masalah pokok yang paling mendasar dan menjadi titik pangkalnya adalah adanya pemberontakan Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI), yang melahirkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto.

Adapun kronologis lahirnya Supersemar adalah sebagai berikut.
Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang Kabinet Dwikora di Istana Negara dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik bagi negara Indonesia yang sedang menghadapi krisis di berbagai aspek kehidupan. Ketika sidang berlangsung, ajudan presiden memberitahukan bahwa di sekitar istana ada pasukan yang tidak dikenal yang dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan presiden.

Oleh karena itu, Presiden Soekarno segera menyerahkan pimpinan jalannya sidang kepada Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena untuk melanjutkan sidang, sedangkan Presiden Soekarno segera menuju istana Bogor dengan menggunakan helikopter yang didampingi oleh Wakil Perdana Menteri I, Dr. Subandrio dan Wakil Perdana Menteri II Chaerul Saleh.
Selanjutnya, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud menghadap Letnan Jenderal Soeharto Selaku Menteri Panglima Angkatan Darat (Pangkopkamtib), agar diizinkan menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Adapun tujuan menghadap kepada Presiden Soekarno tersebut adalah untuk melaporkan situasi di Jakarta yang aman dan terkendali. Selain itu, ketiga perwira tinggi tersebut memohon agar Presiden Soekarno segera mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan terutama di ibukota.

Presiden Soekarno menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soerharo untuk mengambil tindakan yang menjami keamanan, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan demi tetap tegaknya NKRI. Perumusan surat perintah tersebut dilakukan oleh Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir Jenderal Subur (Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa). Selanjutnya Surat tersebut dikenal dengan nama Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966).

Penyerahan Kekuasaan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto

Untuk menindaklanjuti Supersemar, kemudian Letnan Jenderal Soeharto melakukan langkah-langkah-langkah sebagai berikut.

1. Memprioritaskan menciptakan stabilitas nasional yang aman, tertib, dan terkendali.
2. Membentuk kabinet baru yang bersih dari unsur-unsur PKI. Kabinet tersebut kemudian diberi nama kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

Kabinet Ampera mempunyai dua misi, yaitu sebagai berikut.

1. Dwidarma Kabinet Ampera yang terdiri atas:

a. Menciptakan stabilitas politik
b. Menciptakan stabilitas ekonomi

2. Caturkarya Kabinet Ampera, yaitu sebagai berikut.

a. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
b. Melaksanakan pemilihan umum selambatnya pada tanggal 5 Juli 1968
c. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
d. Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam berbagai bentuk.

Secara hukum, kabinet Ampera berada di bawah pimpinan Presiden Soekarno, namun pada pelaksanaannya, kabinet ini dilakukan oleh presidium kabinet yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto. Keadaan ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam kabinet, sehingga menghambat kelancaran tugas-tugas dalam kabinet. Selain itu, dualisme kepemimpinan ini semakin melabilkan stabilitas politik dalam negeri.

Presiden Soekarno dengan sangat bijaksana tanpa mengingat bagaimana perjuangannya merebut kemerdekaan mulai dari zaman penjajah Belanda hingga Jepang, Beliau meletakan jabatan kepresidenannya dan menyerahkannya kepada Letnan Jenderal Soeharto pada tanggal 22 Februari 1967. Penyerahan kekuasaan tersebut dituangkan dalam Pengumunan Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI tanggal 20 Februari 1967.

Ciri-ciri Orde Baru

Kebijakan pemerintahan orde baru di bawah pemerintahan Soerhato mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

Kebijakan Dalam Negeri

Untuk menanggulangi berbagai krisis dalam negeri, pemerintah orde baru mencanangkan program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), yang memprioritaskan pada bidang-bidang:

A. Ekonomi

Pemerintah orde baru berupaya menghentikan kemerosotan ekonomi dengan cara mengupayakan pengendalian inflasi yang sangat tinggi pada masa orde lama. Dengan kerja keras dan dukungan rakyat, kestabilan di bidang perekonomian mulai tercapai. Pada tahun 1969 program Repelita I segera dilaksanakan dan mengarah kepada iklim usaha dan investasi yang lebih baik.

Pada Repelita I, sektor pertanian mendapat prioritas yang utama, karena dari sektor pertanianlah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Pemerintah menggerakan berbagai pembangunan prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, cara-cara bertani, dan teknolgi pertanian diajarkan dan disebarluaskan melalui kegiatan penyuluhan.
    
Selain itu, pemerintah mengupayakan berbagai sarana penunjang seperti pupuk dengan mengamankan dan mendorong pabrik-pabrik pupuk serta pembiayaanpara petani disediakan melalui kredit perbankan. Pemerintah juga memperhatikan pemasaran hasil produksi petani dengan memberikan kepastian melalui kebijakan harga dasar dan kebijakan stokberas.

Penempatan sektor pertanian sebagai prioritas utama tersebut dilanjutkan pada Repelita-Repelita selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan dirasakan mencapai keberhasilan dengan adanya Swasembada beras. Prestasi luar biasa pemerintahan orde baru adalah dengan mengubah posisi Indonesia dari pengimpor beras terbesar pertama di dunia menjadi negara yang bisa berswasembada pangan sejak tahun 1984.

B. Kesejahteraan Penduduk

Pada tahun 1970-an, jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat besar yaitu dari setiap 100 orang penduduk Indonesia terdapat 60 orang penduduk miskin. Namun pada tahun 1990, dari 100 orang penduduk hanya terdapat 15 0rang pendududk miskin. Tidak banyak negara-negara di dunia yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secepat pemerintahan Indonesia.

C. Perubahan Struktur Ekonomi

Keberhasilan pemerintahan orde baru di sektor pertanian, telah merubah kebijakan struktur ekonomi dengan melakukan kebijakan berimbang pada sektor-sektor di luar pertanian seperti industri, perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain. Kebijakan tersebut mencapai keberhasilan yang tandai dengan naiknya PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dari sektor-sektor tersebut.

D. Perubahan Struktur Lapangan Kerja

Dari periode tahun 1971 sampai dengan tahun 1988 pertumbuhan tenaga kerja di luar sektor pertanian mengalami peningkatan yang sangat pesat. Penduduk Indonesia tidak hanya bekerja sebagai petani, namun banyak beralih ke sektor perdagangan, buruh, jasa, dan lain-lain.

E. Perkembangan Investasi

Pada masa pemerintahan orde baru telah berhasil menciptakan iklim perekonomian yang baik, sehingga menimbulkan banyaknya PMA (Penanam Modal Asing) dan PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri) yang menginvestasikan dananya di dalam negeri.

F. Perkembangan ekspor

Meningkatnya investasi PMDN dan PMA memberikan efek positif kepada meningkatnya berbagai jenis produksi dalam negeri yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga kebutuhan untuk ekspor. Ekspor tersebut setiap tahunnya senantiasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Kebijakan Luar Negeri

Beberapa kebijakan mendasar yang diambil oleh pemerintahan orde baru, antara lain sebagai berikut.

a. Indonesia kembali menjadi anggota PBB,
b. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia,
c. Pembentukan organisasi ASEAN,
d. Berperan aktif dalam keanggaotaan organisasi internasional lainnya seperti IGGI, CGI, dan APEC.

Apabila mencermati uraian tersebut, ada suatu hikmah yang dapat diambil yaitu kerja keras dan kesungguhan, sesulit apapun suatu masalah akan dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Setuju?