A. Pendahuluan

Telah banyak cara dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurai berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Membuat berbagai kebijakan perundang-undangan ketenagakerjaan;
2. kebijakan di bidang pendidikan;
3. kebijakan perluasan lapangan kerja;
4. kebijakan pengupahan;
5. pelayanan informasi kerja dan penempatan kerja;
6. memperluas pemerataan lapangan kerja;
7. menciptakan program padat karya;
8. pengiriman tenaga kerja ke luar negeri;
9. melakukan pembinaan kewirausahaan; dan
10.  mengurangi tingkat pengangguran.

B. Membuat Perundangan-undangan

Beberapa perundang-undangan telah digulirkan oleh pemerintah untuk memperbaiki masalah ketenagakerjaan di Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 1999 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan; dan
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

C. Kebijakan Bidang Pendidikan

Kebijakan di bidang pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang paling strategis untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan pendidikan dan latihan. Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja-tenaga kerja terdidik yang berkualitas baik dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Salah satu tujuan yang paling penting dari kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan adalah kemampuan angkatan kerja untuk meciptakan lapangan kerja sendiri dengan berwiraswasta. Dengan berwiraswasta seorang angkatan kerja tidak hanya bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Dengan demikian, angka penganguran dapat berkurang.

Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah di bidang pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut.

1. Mendirikan dan mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan yang diharapkan mampu melahirkan kualitas lulusan yang diharapkan oleh dunia kerja.

2. Menyelenggarakan pelatihan untuk para pencari kerja. Penulis pernah menulis kasus Nirmala Bonet pada artikel tenaga kerja jasmani. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pencari kerja terutama para TKI atau TKW yang akan bekerja di luar negeri, agar kasus yang menimpa Nirmala Bonet tidak terulang kembali.

3. Menyelenggarakan pelatihan manajerial di daerah-daerah, terutama daerah-daerah terpencil, agar memiliki kesejajaran dengan daerah-daerah lain dalam melakukan pembangunan.

4. Meningkatkan prasarana pelatihan untuk para pencari kerja dan para pegawai pengawas ketenagakerjaan.

D. Kebijakan Perluasan Lapangan Kerja

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan terdiri dari dua cara, yaitu:

1. Kebijakan Langsung

Kebijakan langsung adalah kebijakan yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja baru, diantaranya dengan melakukan pengangkatan pegawai negeri.

2. Kebijakan Tidak Langsung

Kebijakan tidak langsung dilakukan oleh pemerintah dengan cara mendorong pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah menetapkan kebijakan fiskan dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur anggararan baik itu APBN maupun APBN.

Adapun tujuan utama dengan diterapkannya kebijakan fiskal adalah mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui berbagai proyek-proyek pembangunan pemerintah yang mampu menyerap lapangan pekerjaan. Beberapa contoh proyek tersebut antara lain pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, pasar tradisional, dan lain-lain.

Sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mendasarkan pada pengelolaan jumlah uang beredar. Salah satu kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kredit berbunga rendah. Dengan pemberian kredit tersebut diharapkan dapat mendorong sektor swasta untuk memperluas lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

E. Kebijakan Pengupahan

Kebijakan pengupahan perlu diambil oleh pemerintah untuk melindungi para pekerja dari pemberian upah yang terlalu kecil oleh para pengusaha. Pendapatan yang kecil akan memberi dampak yang buruk bagi perkerja, seperti buruknya kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, bahkan menurunkan produktivitas kerja. Para pekerja dikhawatirkan tidak memiliki sarana lagi untuk dapat mengembangkan diri, adanya ketidakmampuan untuk memperoleh bahan makanan dengan kandungan gizi yang cukup dan seimbang, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis. Melihat dampaknya yang sangat negatif baik bagi tenaga kerja itu sendiri maupun kepada perusahaan, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam memberikan upah kepada para tenaga kerja.

Beberapa upaya lain yang dapat memperbaiki kesejahteraan para tenaga kerja adalah:

1. Menetapkan upah minimum regional (UMR);
2. Mewajibkan setiap pengusaha untuk mengikutsertakan pegawainya dalam asuransi jaminan sosial;
3. Mewajibkan setiap perusahaan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja kepada para pegawainya.
4. Mewajibkan setiap perusahaan untuk memenuhi hak-hak ketenagakerjaan selain gaji seperti hak untuk cuti, hak untuk istirahat, hak untuk menjalankan ibadah, dan lain-lain.

F. Pelayanan Informasi Kerja

Salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah kesenjangan informasi. Salah satu akibat yang ditimbulkannya adalah menyebabkan terjadinya pengangguran friksional. Dalam artikel bertema Pengangguran Menulis telah menuliskan sebagai berikut:
Pengangguran friksional adalah merupakan jenis pengangguran yang terjadi karena adanya ketidaksinkronan informasi adanya kesempatan dengan pencari kerja. Pengangguran friksional bukan terjadi akibat ketidakmampuan pencari kerja untuk mengisi suatu posisi di perusahaan, melainkan karena adanya kesenjangan informasi tentang berbagai informasi kesempatan kerja yang lebih baik. Kesenjangan tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor berikut.

1. Kondisi Geografis

Seorang pencari kerja yang tingga di daerah terpencil ataupun letak lapangan kerja di daerah pelosok yang bergunung-gunung atau diseberang lautan, dapat menjadi salah satu penyebab ketidaksamapaian informasi bagi salah satu pihak.

2. Informasi Tidak Sempurna

Kurangnya sarana komunikasi dapat menjadi penyebab terjadinya pengangguran friksional. Informasi penyebaran tentang terbukanya lapangan kerja atau tersedianya pencari kerja yang kurang lancar dapat menjadi hambatan bagi terjadinya permintaan dan penawaran jasa kerja bagi kedua belah pihak. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan adanya jasa tenaga kerja seperti di balai-balai latihan kerja yang terdapat di setiap kabupaten, atau agen-agen penyalur tenaga kerja.

3. Proses Perekrutan Berlarut

Adanya kelambanan dari pihak penyedia lapangan kerja dalam hal perusahaan untuk memutuskan diterima atau tidaknya seseorang di perusahaannya, menyebabkan seorang calon tenaga kerja harus menunggu dalam waktu relatif lama. Hal tersebut tentu saja telah menjadi sebab bagi seorang calon tenaga kerja terkategori sebagai pengangguran friksional.

Untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut, maka pemerintah bekerja sama denga pihak swasta seperti media massa dan agen-agen tenaga kerja untuk menyebarluaskan adanya lowongan pekerjaan. Selain itu pemerintah juga berupaya menyebarkan luaskan informasi lowongan pekerjaan, melalui balai latihan kerja yang terdapat di setiap kabupaten atau kota.

G. Pemerataan Lapangan Kerja

Berbagai upaya yang lakukan oleh pemerintah untuk memperluas pemerataan lapangan kerja, di antaranya sebagai berikut.

1. Mendirikan industri atau pabrik-pabrik baru yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak atau padat karya.
2. Mendorong bangkitnya usaha kecil dan menengah dengan memberikan kredit berbungan rendah.
3. Membuka lapangan kerja di pedesaan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya arus urbanisasi.
4. Meningkatkan investasi sektor swasta baik dari para pengusaha asing maupun pengusaha dalam negeri.

H. Mengurangi Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah buruk bagi berkembangnya suatu negara. Oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menanggulanginya. Menurut John Maynard Keynes, pengaangguran tidak dapat dihapuskan, namun hanya dapat dikurangi. Adapun beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran adalah dengan cara-cara sebagai berikut.

1. Pemberdayaan angkatan kerja dengan cara mengirimkannya ke daerah-daerah lain, tentunya dengan sistem upah yang lebih tinggi.

2. Mengembangkan sektor usaha informal, kecil, dan menengah.

3. Melakukan pembinaan terhadap generasi muda yang termasuk ke dalam angkatan kerja untuk ikut melaksanakan kursus-kursus keterampilan dan home industri, sehingga diharapkan mereka dapat mandiri.

4. Melaksanakan program transmigrasi

5. Mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan terutama sekolah-sekolah kejuruan untuk mengadakan pemagangan.

6. Mendirikan berbagai tempat latihan kerja seperti balai latihan kerja.

7. Mendorong lembaga-lembaga pendidikan terutama sekolah-sekolah kejuruan untuk meningkatkan life skill, sehingga lulusannya dapat diterima oleh dunia kerja dan dunia usaha.

8. Mengefektifkan pemberian informasi ketenagakerjaan melalui lembaga-lembaga terkait dengan tujuan untuk menyerbarluaskan informasi kesempatan kerja.

Setelah memahami uraian tersebut semoga dapat mengambil hikmahnya. Kita tentu saja tidak bisa sepenuhnya menyerahkan permasalahan ketenagakerjaan tersebut kepada pemerintah. Namun kita juga berkewajiban untuk membantu menguraikannya. Setidaknya dengan menjadi penulis, pedagang, atau membuka counter pulsa diharapkan dapat sedikit memberikan kelonggaran bagi ketatnya masalah ketenagakerjaan di Indonesia.