Pengertian Reformasi

Reformasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik, yang dilakukan secara radikal dan menyeluruh. Perubahan tersebut harus berdasarkan pada paradigma atau pola berpikir baru yang dijiwai dan disemangati oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparan. Umumnya suatu masyarakat menginginkan adanya reformasi apabila mengalami kejenuhan dan krisis akut yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Reformasi di Indonesia, tidak hanya menghendaki perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara saja, tetapi mencakup seluruh aspek masyarakat Indonesia termasuk cara dan pola pikir bangsa Indonesiabahkan pergantian pimpinan negara, sehingga bangsa Indonesia dapat menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegaranya sesuai dan sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Latar Belakang Gerakan Reformasi di Indonesia

Pengekangan pemerintah Orde Baru terhadap para lawannya politiknya yang kaku dan keras telah menimbulkan geliat-geliat perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan semakin mencuat ketika terjadi serangan ke Gedung DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996, yang tidak hanya menyebabkan kerusakan tetapi juga menimbulkan korban jiwa.

Meskipun tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan tersebut, namun masyarakat sudah refleks menganggukkan kepala bahwa perbuatan tidak terpuji tersebut tentunya atas izin para penguasa. Berbagai opini yang berkembang di masyarakat, menyebutkan bahwa penguasa mulai ketakutan dengan adanya animo masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Kelompok tersebut secara sukarela dan terang-terangan bergabung dengan PDI yang merupakan partai tandingan Golkar.

Pertikaian antara rakyat dan pemerintah tidak hanya berlangsung di markas PDI tetapi juga meluas ke berbagai daerah seperti Situbondo Jawa Timur pada bulan Oktober 1996, Tasikmalaya Jawa Barat pada bulan Desember 1966, dan di beberapa wilayah lain di Indonesia. Masalah semakin rumit dan parah ketika Golkar berhasil menjadi pemenang pemilu pada tahun 1997, dan presiden Soeharto menempatkan keluarga dan kolega nepostismenyake dalam sistem pemerintahan. Kemarahan dan ketidaksenangan rakyatpun tidak bisa dihindarkan. Mahasiswa dan kaum intelektual pun semakin lantang menyerukan gerakan perubahan atau reformasi.

Pada tahun 1997, pemerintah Orde Baru tidak bisa menahan krisis moneter global, bahkan negara Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang terseok-seok, kritis, dan lemah. Pada tanggal 1 Agutus 1997, kurs rupiah melemah dari Rp2.575,00 menjadi Rp5.000,00 per dolar Amerika Serikat.Kondisi perbankan mencapai masa terburuk menyusul pelikuidisasian 16 bank, pembekuan 7 bank, pengawasan terhadap 40 bank  lainnya pada tahun 1998. Bahkan nilai tukar rupiah mencapai Rp10.000,00 per satu Dolar-nya.

Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Soeharto semakin meluas sebagai akibat diumumkannya kenaikan harga BBM dan tarif angkutan umum pada tanggal 4 Mei 1998. Bentrok fisik antara mahasiswa dan ABRI sulit sekali untuk dihindari. Puncak aksi mahasiswa terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, dimana terjadi penembakan oleh sniper misterius yang mengakibatkan gugurnya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan.
    
Pada tanggal 13 Mei 1998, rakyat semakin kuat menyerukan agar Presiden Soeharto legowo untukmenyerahkan jabatan kepresidenannya, namun Beliau masih tetap bersikukuh dan betah. Akibatnya, pada tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan masal di Jakarta danSurakarta. Para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR pada tanggal 18 Mei 1998, dan pada tanggal tersebut Harmoko sebagai ketua MPR pada saat itu (yang juga merupakan sahabat dekat/kroni-nya Presiden Soeharto) dengan terpaksa atas desakan rakyat dan mahasiswa mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mundur dan meletakan jabatannya.

Presiden Soeharto, entah karena pertimbangan takut oleh keroyokan rakyat atau entah demi mementingkan kepentingan rakyat, pada tanggal 21 Mei 1998 menyerahkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie sehingga terbukalah peluang untuk melakukan susksesi kepemimpinan.

Faktor Timbulnya Gerakan Reformasi di Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan,bahwa reformasi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

Faktor Politik

a. Adanya praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang sudah mendarah dagaing dalam pemernitahan dan berbagai jabatan di instansi-instansi Indonesia.

b. Hilangnya kepercayaan kepada pemerintah Orde Baru akibat praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

c. Otorisasi kekuasaan Presiden Soeharto dalam menjalankan pemerintahannya sangat menyimpang dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

d. Demokrasi tidak pernah dijalankan dengan baik, karena adanya penekanan terhadap para oposisi.

e. Gerakan mahasiswa yang menginginkan adanya perubahan.

Faktor Ekonomi

a. Krisis mata uang rupaih yang mencapai Rp15.000,00 per Dolar Amerika Serikat dari hanya Rp2.5.75,00.

b. Infalasi yang melompat sangat tinggi sehingga melambungkan harga barang dan jauh dari jangkauan daya beli masyarakat.

c. Terjadinya kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok

Faktor Sosial Masyarakat

Adanya kerusuhan masal pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang mengakibatkan kebakaran, kerusakan, dan penjarahan di beberapa kota seperti Jakarta dan Surakarta. Kerusuhan tersebut telah melumpuhkan perekonomian rakyat.

Faktor Hukum

Tidak dilaksanakannya supremasi hukum sehingga belum ada keadilan dalam perlakuan hukum di antara masyarakat. Keadilan hukum masih diukur dengan sejumlah uang ‘wani piro?’

A. Substansi Agenda Reformasi Politik

Para reformis menginginkan dan mengagendakan reformasi di bidang politik sebagai berikut.

1. Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi.

2. Memfungsikan anggota DPR, MPR, DPRD agar benar-benar melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang luber dan jurdil.
b. Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR.
c. Memberdayakan MPR.
d. Perlu diadakan pemisahan jabatan ketua MPR dengan DPR yang selama ini merangkap menjadi satu.

3.    Mereformasi lembaga kepresidenan dan kabinet, dengan cara berikut.

a. Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden.
b. Membatasi penggunaan hak prerogatif presiden.
c. Menyusun kode etik di lembaga kepresidenan.

4. Melakukan pembaharuan kehidupan politik yaitu memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat, dengan mengembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi dari pemerintah.

5. Penyelenggaraan pemilu dengan berdasarkan pada asas luber dan jurdil.

6. Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral dan  profesional serta tidak memihak.

7. Militer dan dwifungsi ABRI mengarah kepada pengurangan peran sosial politik secara bertahap sampai akhirnya hilang sama sekali, sehingga  ABRI dapat berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan semata.

8. Sistem pemerintah daerah dengan sasaran meningkatkan pemberdayaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.

B. Substansi Agenda Reformasi Ekonomi

Reformasi di bidang ekonomi lebih menekankan kepada hal-hal berikut.

1. Penyehatan ekonomi dan kesejahteraan pada bidang perbankan, perdagangan, dan koperasi serta pinjaman luar negeri untuk perbaikan ekonomi.

2. Penghapusan monopoli dan oligopoli di mana pada masa pemerintahan Orde Baru dikuasai oleh keluarga Soeharto dan kroni-kroninya.

3. Mencari solusi yang konstruktif dalam mengatasi utang luar negeri yang sangat besar dan di luar jangkauan kemampuan membayar negara Indonesia.

C. Agenda Reformasi Bidang Hukum

Reformasi di bidang hukum lebih ditekankan pada hal berikut.

1. Terciptanya keadilan atas dasar HAM.

2. Dibentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan reformasi, seperti dikeluarkan UU kepailitan, dihapuskanUU subversi, dan dilepaskannyapara tahanan politik.

D. Agenda Reformasi Bidang Pendidikan

Reformasi di bidang pendidikan lebih ditujukan kepada masalah peninjauan kembali kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Orde Baru.

Berbagai Hambatan Melaksanakan Agenda Reformasi

Kejatuhan rezim Soeharto tidak berarti mutlak bahwa reformasi dapat dilaksanakan. Banyak sekali faktor penghambat untuk melaksanakan agenda reformasi, antara lain sebagai berikut :

1. Terlalu kuatnya warisan birokrasi yang ditanamkan oleh pemerintah Orde Baru.

2. Jabatan presiden yang diemban oleh B.J. Habibie dianggap belum sesuai dengan tuntutan   reformasi karena bukan hasil pemilu.

3. Masih banyak jabatan sipil di bidang pemerintahan seperti para menteri dan kepala daerah yang dijabat oleh kroni-kroni Soeharto.

4. Timbul tuntutan otonomi daerah dari berbagai daerah yang dianggap dapat membahayakan integrasi bangsa, dll.

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan, kejatuhan rezim Soeharto oleh para mahasiswa yang bersatu pada dengan rakyat merupakan gerbang utama untuk menjalankan reformasi. Namun demikian, pelaksanaan reformasi di segala bidang, tentunya masih membutuhkan kesiapan di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sanggupkah?