Pengertian Lembaga Politik

Kata Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya negara. Secara umum politik diartikan sebagai kegiatan dalam suatu sistem atau negara mengenai kegiatan pengambilan keputusan, menentukan tujuan dan cara bagaimana melaksanakan tujuan tersebut.

Lalu apakah yang dimaksud dengan lembaga politik? Menurut Prof, De. J.W. Schoerl, lembaga politik adalah suatu badan yang mengatur dan memelihara tata tertib untuk mendamaikan pertentangan dan memilih pemimpin yang berwibawa. Sedangkan menurut Kamanto Soenanto lembaga politik merupakan badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang.

Dari penjelasan dua orang ahli tersebut tampak jelas bahwa suatu lembaga politik berkaitan dengan pemerintahan suatu negara, karena lembaga politik menangani masalah administrasi dan tata tertib secara umum sehingga memiliki fungsi sebagai penghubung antara kekuasaan dengan warga masyarakatnya, yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban sosial.

Negara merupakan suatu organisasi politik, oleh karenanya lembaga politik yang ada akan mengacu pada organisasi sosial yang khusus menangani masalah-masalah kebijaksanaan umum masyarakat. Yaitu mengenai sistem hubungan secara sosial, mengenai koordinasi dan pengaturan tingkah laku yang berhubungan dengan pemeliharaan tata tertib secara umum. Itu sebabnya suatu lembaga politik berkaitan erat dengan kehidupan politik.  Hal yang diatur dan ditertibkan dalam masyarakat adalah kepentingan-kepentingan dari warga masyarakat itu sendiri, agar tidak terjadi gesekan atau benturan kepentingan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain atau kepentingan kelompok yang satu dengan yang lainnya.

Agar peraturan tersebut dapat direalisasikan, diperlukan suatu kebijaksanaan (policy) tertentu. Untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan (policy) tersebut, diperlukan suatu kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian suatu kehidupan politik akan memiliki pembagian dan pengaturan wewenang serta kekuasaan yang ditetapkan di dalam masyarakat.

Setiap satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, negara dengan negara lainnya, antara bangsa yang satu dengan bangsa lainnya memiliki perbedaan dalam persolan kehidupan politik dan lembaga politiknya.

Politik Kekuasaan

Karena berhubungan dengan perihal siapa akan memperoleh apa, bilamana dan bagaimana, maka kehidupan politik tidak lepas dari persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Berikut adalah hubungan antara kekuasaan dengan dominasi. Menurut ahli Sosiologi,  Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.

Kekuasaan dan dominasi merupakan hal yang berbeda, ciri khas dari dominasi adalah pihak berkuasa memiliki wewenang yang sah untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku sehingga pihak yang dikuasai wajib menaati kehendak penguasa.  Sistem suatu dominasi dapat dilihat dari bagaimana pola hubungan antara bawahan dan atasan.

Suatu kekuasaan dapat memaksakan sesuatu yang menjadi kehendaknya walaupun tanpa wewenang. Sementara pihak lain terpaksa melakukan sesuatu yang dikehendaki penguasa, walaupun sebenarnya tidak ada kewajiban. Misalnya pada kasus pemerasan, penodongan dan lain sebagainya. Sedangkan dominasi memerlukan pengakuan atau keabsahan mengenai pembenaran masyarakat terhadap dominasi tersebut, hal ini diperlukan agar dalam pelaksanaannya kekuasaan bisa secara sah dilakukan.

Max Weber membagi dominasi menjadi tiga jenis, yaitu:

  • Dominasi Kharismatik, adalah dominasi yang pengakuannya atas dasar kharisma atau wibawa yang dimiliki seseorang, kharismatik dan wibawa ada karena suatu kepercayaan yang besar dari masyarakat. Dominasi kharismatik misalnya dimiliki oleh para kiai, tokoh-tokoh agama, raja, pahlawan bangsa, ilmuwan, kaum intelektual dan lain sebagainya.
  • Dominasi tradisional adalah dominasi yang pengakuannya didasarkan oleh tradisi. Dominasi tradisi cenderung meneruskan tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya dan ditegakkan oleh para pemimpin sebelumnya. Dominasi tradisional, dapat disebabkan pula oleh adanya warisan yang disebabkan kharismatik yang dimilimi pemimpin sebelumnya. Artinya pemimpin yang memiliki kharisma di kemudian hari memiliki kemungkinan untuk digantikan oleh anak/ keturunanya.
  • Dominasi Legal – Rasional. Dominasi legal-rasional adalah dominasi yang pengakuan dan keabsahannya didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang dibuat sengaja atas dasar dan pertimbangan yang rasional. Pemimpin harus menjalankan kekuasaannya di bawah ketentuan hukum yang berlaku dengan persyaratan tertentu mencakup pengetahuan, sikap dan kemampuan keterampilan. Syarat-syarat menjadi penguasa tersebut sudah ditetapkan berdasarkan aturan dan hukum tertentu.

Proses Terjadinya

Terbentuknya negara/bangsa atau lembaga politik dalam kerangka suatu negara tidak berdiri dengan sendirinya, ia hadir dalam kehidupan karena adanya suatu proses, yaitu:

  • Suatu kegiatan atau proyek yang dapat menjawab keinginan-keinginan masyarakat dan memenuhi kebutuhan. Misalnya suatu kegiatan pembangunan, pembuatan irigasi, pembuatan sarana-saraan publik dan lain sebagainya.
  • Adanya penekanan dan persamaan nilai, norma ataupun sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, maupun pemberitaan di media massa baik media cetak maupun elektronik.
  • Pembentukan tentara nasional atau alat negara dari negara yang sudah merdeka, dengan membuka kesempatan bagi semua golongan yang ada di masyarakat untuk bergabung.
  • Mengadakan upacara pada hari-hari tertentu atau hari bersejarah, misalnya upacara pengibaran bendera setiap hari Senin di sekolah-sekolah ataupun kantor pemerintahan, upacara peringatan hari kemerdekaan nasional dan lain sebagainya.

Suatu wewenang dan kekuasaan yang dilaksanakan memerlukan berbagai cara dan usaha yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya tersebut. Untuk menjaga kestabilan masyarakat, para penguasa akan berusaha mempertahankan dan menjaga kewenangannya, caranya bisa melalui sumber maupun saluran yang digunakan dengan melakukan cara-cara sebagai berikut:

  • Menghilangkan aturan-aturan yang lama (aturan dari penguasa sebelumnya) terutama aturan di bidang politik yang tidak sesuai dan dapat merugikan kedudukan penguasa. Peraturan lama tersebut digantikan oleh peraturan yang menguntungkan bagi penguasa. Hal ini bisa dilihat dan dirasakan pada saat adanya pergantian kepemimpinan (pergantian presiden, gubernur dan lain sebagainya).
  • Membuat sistem yang dapat membentuk kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya  rasa percaya yang ada di dalam hati masyarakat akan mampu memperkokoh kedudukan penguasa.
  • Birokrasi dan administrasi yang tertib dan baik, untuk menghindari tindakan-tindakan penyelewengan, seperti tindakan korupsi, nepotisme dan lain sebagainya.
  • Adanya konsilidasi atau kejelasan pembagian kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Fungsi Lembaga Politik

Lembaga politik memiliki fungsi di dalam suatu negara dan masyarakat. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh lembaga politik merupakan wujud nyata atau bagaimana lembaga politik tersebut dijalankan. Berikut ini adalah fungsi yang dimaksud:

  • Lembaga politik sebagai pelembagaan norma-norma yang tercantum dalam undang-undang yang disampaikan  oleh badan legislatif negara.
  • Melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan dan disetujui dengan prosedur-prosedur secara formal, sah.
  • Menyelesaikan masalah atau konflik yang ada di masyarakat, yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang berkonflik.
  • Menyediakan dan memfasilitasi pelayanan publik, misalnya kesehatan dengan menyediakan rumah sakit., klinik atau puskesmas, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya.
  • Siap dan waspada terhadap bahaya yang terjadi, baik berupa ancaman dari luar maupun ancaman yang datangnya dari dalam.

Lembaga politik memiliki peranan sosial dalam kehidupan masyarakatnya, di Indonesia terdapat lembaga politik yang sudah disahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

Presiden dan wakilnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BKN), Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain sebagainya.

Lembaga politik sejatinya diciptakan untuk menjaga kestabilan iklim politik di suatu negara. Namun, sayang, hal tersebut cenderung tidak tercapai di dalam kehidupan bermasyarakat modern ini. Fungsi dari lembaga politik tercoreng oleh oknum-oknum yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kelompok atau masyarakat banyak.