Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar dilaksanakan sebagai kelanjutan dan realisasi dari kesepakatan Roem-Royen. Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Ridderzaal, Den Haag, Belanda. KMB dipimpin oleh W. Drees, Perdana Menteri Belanda dan dihadiri oleh:

• Delegasi Republik Indonesia dipimpin Mohammad Hatta,
• Delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid,
• Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin J. H. Van Maarseveen,
• Perwakilan UNCI diketuai oleh Chritchley.

Pada konferensi ini dibentuk tiga komisi, yaitu Komisi Keuangan, Komisi Militer, dan Komisi Ketatanegaraan. Permasalahan yang paling alot dalam pembicaraan di KMB adalah mengenai Irian Barat dan Utang Perang Pemerintah Belanda, Belanda menuntut Indonesia untuk melunasi utang-utang Belanda yang digunakan Belanda selama perang dari tahun 1942 sampai dengan penyerahan kedaulatan tahun 1949.

Sementara itu pada pembicaraan di Komisi Militer tidak ada pertentangan yang berarti. Pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat bahwa inti dari angkatan perang RIS adalah TNI, dan setelah penyerahan kedaulatan KNIL akan dilebur ke dalam TNI.
KMB akhirnya mencapai beberapa kesepakatan, yaitu sebagai berikut :

• Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS.
• Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal.
• Penyerahan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
• Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
• Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda.
• Pasukan Belanda ditarik mundur dari Indonesia dan KNIL dibubarkan. Bekas anggota KNIL bisa melebur ke dalam APRIS.
• RIS harus membayar semua utang yang digunakan untuk biaya perang Belanda sejak tahun 1942.

Pengakuan Kedaulatan

Menindaklanjuti kesepakatan pada KMB tanggal 23 Agustus 1949 - 2 November 1949, maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penandatangan naskah pengakuan kedaulatan. Penandatangan ini dilakukan di dua tempat secara bersamaan, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda penandatanganan dilakukan di ruang Takhta Istana Kerajaan Belanda. Naskah itu ditandatangani oleh Ratu Juliana, P.M. Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Mohammad Hatta. Sementara itu di Indonesia, penandatanganan dilakukan di Jakarta, naskah ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.J. Lovink (Wakil Tinggi Mahkota). Pada tanggal yang sama dilakukan pula serah terima kedaulatan dari RI kepada RIS di Yogyakarta.

Hal-hal yang Masih Menjadi Ganjalan Setelah KMB

Kesepakatan yang dicapai pada KMB bisa dikatakan menjadi tonggak pengakuan kedaulatan Indonesia secara internasional. Tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi ganjalan seperti berikut ini.

Perbedaan Pendapat tentang Kedaulatan dan Kemerdekaan

Ada perbedaan persepsi tentang pengakuan kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan, dalam istilah Belanda souvereiniteits overdracht dan vrijheids arkenning. Belanda tidak pernah mau mengakui kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, tetapi hanya mengakui penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, dan hanya mengakui RIS bukan RI.

Menurut pihak Belanda, sebelum tanggal penyerahan kedaulatan, secara hukum status Belanda bagi Indonesia adalah “tuan dan penguasa” (heer en meester). Ini adalah cara pandang legalistik menurut Belanda.Tetapi Bangsa Indonesia telah sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Soekarno Hatta, dan itu sudah menjadi harga mati.

Pelimpahan Utang Belanda kepada Indonesia

Seperti telah diketahui, bahwa salah satu poin dari kesepakatan KMB adalah, utang perang Belanda menjadi tanggungan Indonesia. Hal ini sebanarnya berat bagi Indonesia, dan menjadi pilihan yang buruk di antara yang terburuk, maka para negosiator dari Indonesia memilih untuk menyetujuinya.

Utang Belanda itu besarnya adalah sekitar 4 Miliar Dolar Amerika. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Moh. Hatta menyetujui hal tersebut. Persetujuan ini tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui berbagai pertimbangan dan strategi. Soekarno memberikan lampu hijau pada Hatta untuk menyetujui persyaratan Belanda itu dengan tujuan untuk mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda. Tetapi, Soekarno tidak pernah berencana untuk membayar utang itu, karena perjanjian ini hanya antara Indonesia dan Belanda, sementara pihak penagih akan tetap melakukan tagihan pada Belanda.

Pada kurun waktu 1949-1965 Indonesia tidak pernah membayar utang itu dan Belanda menjadi geram karenanya. Berbagai cara dilakukan Belanda agar Indonesia membayar, karena penagih tidak mau tahu dan tetap menagih pada Belanda. Tetapi, setelah segala upaya dikerahkan akhirnya Belanda menyerah dan tidak lagi memaksa Indonesia.

Tetapi upaya Belanda tidak berhenti sampai di situ, setelah pergantian kepemimpinan di Indonesia dari Soekarno ke Soeharto, Belanda kembali mencoba untuk “mengambil haknya”. Dengan cara yang lebih halus dibentuklah Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), secara kasat mata organisasi ini dibentuk untuk membantu pembangunan di Indonesia.

Tetapi IGGI yang diketuai oleh Belanda itu mempunyai maksud terselubung. Indonesia akan dibantu oleh IGGI hanya jika Indonesia mau membayar utang-utang Belanda sesuai perjanjian KMB 23 Agustus 1949. Akhirnya pada kurun waktu 1967-1968 pemerintah Indonesia melakukan rescheduling untuk pembayaran utang dimaksud. Tahun 1968 Indonesia dan Belanda sepakat, utang akan dilunasi dengan cara dicicil selama 35 tahun. Utang itu telah lunas sekitar tahun 2003. Sementara utang dari IGGI masih tersisa sekitar 66,8 Miliar Dolar AS.

Menurut ahli sejarah, Lambert Giebels, kesepakatan penerimaan pelimpahan utang itu berlangsung setelah terjadi tawar-menawar dan akhirnya disepakati biaya yang harus ditanggung Indonesia adalah 4,5 miliar gulden dari sebelumnya 6,5 miliar gulden. Masalah utang ini sebelumnya tidak pernah dibahas dalam pelajaran sejarah. Masalah ini juga sempat disampaikan dalam sebuah seminar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, oleh Pengamat Ekonomi, Revrisond Baswir.

Tidak Tuntasnya Masalah Irian Barat

Masuknya wilayah Irian Barat ke pangkuan Indonesia adalah harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi ternyata dalam KMB hal ini belum terwujud. Mengenai hal ini, Moh. Hatta memberikan penjelasan dalam pidatonya di depan sidang pleno Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 25 November 1949. Berikut petikan dari isi pidatonya:
“Dipukul rata, hasil yang ditjapai pada K.M.B. itu boleh dikatakan memuaskan, sungguhpun tidak segala orang sudah merasa puas. Orang jang tidak merasai sulitnja perundingan, mudah mengabaikan pendirian dan kemauan lawan. la hanja melihat tuntutan sendiri sendiri, sebab itu ia tidak akan dengan puas dengan hasil jang ditjapai itu. Tetapi dengan penindjauan seluruhnja, historis dan internasional, apa jang kita tjapai pada K.M.B itu, adalah jang sebaik-baiknya jang mungkin ditjapai pada waktu ini”.

“Kami tahu, bahwa ada diantara kita jang akan berkata bahwa hasil K.M.B itu belumlah kemerdekaan 100%. Berbubung dengan itu kami hanja ingin bertanja: apakah jang dikatakan. kemer¬dekaan 100% ? Indonesia Merdeka bukanlah tudjuan achir bagi kita. Indonesia Merdeka adalah sjarat untuk mentjapai kebahagiaan dan kemakmuran rakjat. Indonesia Merdeka tidak ada gunanja bagi kita, apabila kita tidak sanggup mempergunakannja untuk mentjapai tjita-tjita rakjat kita: hidup bahagia dan makmur dalam pengertian djasmani maupun rohani.

Maka dengan tertjapainja penjerahan kedaulatan, perdjuangan belum lagi selesai. Malahan kita baru pada permulaan perdjuangan jang lebih berat dan lebih mulia, jaitu perdjuangan untuk mentjapai kemerdekaan manusia daripada segala tindasan. Kemadjuan jang diperoleh dalam perdjuangan itu tidak sadja bergantung kepada.kemadjuan jang kita peroleh didalam negeri, tetapi djuga dan istimewa terpengaruh oleh keadaan dunia dan masjarakat interna¬sional. Perdjuangan ini menghendaki idealisme jang tetap, pandangan realiteit jang benar dan rasa sabar jang tak kunjung lenjap….”

“Soal Irian mendjadi suatu soal perundingan antara dua Negara jang sama-sama berdaulat jaitu R.I.S dan Keradjaan Belanda. Dengan putusan sematjam ini Indonesia tidak melepaskan tuntutannja pada Irian…”
    
Demikian sekelumit kisah perjuangan Indonesia dalam mempertahankan Kemerdekaan, tidak hanya tenaga, pikiran, harta, dan jiwa yang dikorbankan, bahkan utang orang lain pun harus kita bayar. Tetapi itu harga dari sebuah perjuangan, tinggal bagaimana kita sekarang mengisi kemerdekaan.