Kementerian perekonomian Indonesia lebih tepat disebut sebagai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan unsur pelaksana pemerintah dengan kedudukan di bawah presiden serta bertanggung jawab terhadap presiden. Tugasnya adalah membantu presiden dalam hal mengkoordinasikan kegiatan perencaan dan penyusunan kebijakan, sekaligus sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

A. Fungsi Kemenko Perekonomian

  1. Pengkoordinasian para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas dan aktivitas di bidang perekonomian. Termasuk pemecahan masalahan dalam melaksanakan tugas.
  2. Mengkoordinasi dan meningkatkan keterpaduan dalam kegiatan penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program serta kegiatan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di bidang perekonomian.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi terhadap hal-hal berikut.

  1. Kementerian Keuangan yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara.
  2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang membidangi urusan pertambangan dan energi.
  3. Kementerian Perindustrian yang membidangi urusan industri.
  4. Kementerian Perdagangan yang membidangi urusan perdagangan.
  5. Kementerian Pertanian yang membidangi urusan pertanian, perkebunan, dan peternakan.
  6. Kementerian Kehutanan yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan.
  7. Kementerian Perhubungan yang membidangi urusan tranportasi.
  8. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membidangi kelautan dan perikanan.
  9. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.
  10. Kementerian Pekerjaan Umum yang membidangi urusan pekerjaan umum.
  11. Kementerian Riset dan Teknologi yang membidangi urusan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  12. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
  13. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang membidangi urusan pembangunan daerah tertinggal.
  14. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.
  15. Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang membidangi urusan badan usaha milik negara (BUMN).

B. Visi dari Kemenko Perekonomian

Visinya adalah terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Visi ini membuktikan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki tugas pengkoordinasian rencana dan penyusunan kebijakan. Berikut tujuannya.

  1. Pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diinginkan melalui peningkatan investasi dan ekspor.
  2. Penurunan angka pengangguran dengan cara penciptaan lapangan kerja.
  3. Penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan dengan cara revitalisasi pertanian dan perdesaan.

C. Misi Kemenko Perekonomian

Misinya adalah meningkatkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta pensinkronan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi. Misi tersebut disusun berdasarkan pertimbangan terdapat reformasi di bidang ekonomi, perkembangan perekonomian dalam negeri maupun internasional, semakin kompetitifnya kondisi era globalisasi, dan tuntutan masyarakat akan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Misi ini pun merupakan isyarat adanya upaya dalam peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama yang lebih baik lagi dalam pengembangan ekonomian negara. Hal ini disertai dengan kebijakan sebagai berikut.

  1. Mengembangkan Kebijakan Makro Ekonomi dan Keuangan.
  2. Mengembangkan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
  3. Menyusun Tata Ruang Nasional.
  4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur.
  5. Melakukan Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi.
  6. Pengembangan Pemanfaatan SDA, pertambangan, dan kehutanan.
  7. Melakukan Revitalisasi Perindustrian dan Perdagangan.
  8. Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
  9. Meningkatkan Investasi.
  10. Melakukan Pengembangan revitalisasi di bidang pertanian dan perikanan.

Demikian ulasan singkat mengenai kementerian perekonomian Indonesia. Semoga bisa bermanfaat.