Kamboja, adalah sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan dengan  negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Laos, Thailand, dan Vietnam. Awalnya, Kamboja menganut Hindu dan Buddha aliran Mahayana. Namun pada perkembangannya, Buddha Theravada-lah yang berkembang pesat di Kamboja. Mari kita telusuri perkembangan Kamboja dari masa ke masa.   
 

Perkembangan Kamboja Pada Masa Kerajaan Kuno

• Masa Kerajaan Khmer

Daerah Kamboja merupakan gabungan dari dua kerajaan besar yaitu, Fulan dan Chenla. Awalnya, Chenla adalah pengikut kerajaan Funan. Pada masa Raja Isanavarman, yang dikenal sebagai sang penakluk, mulailah kerajaan Funan dan Chenla dipersatukan. Pada perkembangannya, kerajaan Chenla terpecah menjadi Chenla Selatan dan Chenla Utara. Menurut sejarah, Chenla Selatan inilah yang menjadi kerajaan Khmer.

Ibukota kerajaan Khmer adalah Angkor. Reruntuhan Angkor yang memiliki bangunan-bangunan kuil yang megah termasuk ke dalam Situs Warisan Dunia UNESCO karena kemegahannya. Tempat ini terletak di antara danau Tonle Sap dan perbukitan Kulen. Penelitian menyebutkan bahwa Angkor adalah tipikal kota industri kuno terbesar karena memiliki sarana dan pra-sarana yang cukup kompleks dan menghubungkan wilayah permukiman penduduk hingga ke pusat kota Angkor.

• Masa Kekuasaan Kerajaan Ayutthaya

Pada tahun 1431, kekuasaan kerajaan Khmer di Angkor berhasil direbut oleh kerajaan Ayutthaya (kerajaan bangsa Thai). Sebelum datangnya kerajaan Ayutthaya, masa-masa kebesaran Angkor telah merosot tajam karena hampir seluruh bagian kota telah ditinggalkan penduduknya. Ibukota kerajaan Khmer dipindahkan ke Lovek, Oudong.

Lovek adalah bandar pelabuhan sehingga pemindahan ibukota ini menguntungkan Khmer. Namun, Lovek pun jatuuh ke dalam kekuasaan bangsa Thai dan Vietnam. Selama 2 abad berturut-turut, wilayah kekuasaan Khmer selalu berhasil dikuasai secara bergiliran oleh kerajaan Thai dan Vietnam.

Kerajaan Ayutthaya melakukan perdagangan dengan bangsa asing seperti pedagang Cina, India, Persia, Portugis, Spanyol, Belanda dan Perancis. Bahkan raja Ayutthaya memberikan izin kepada pedangang Portugis, Spanyol, Belanda dan Perancis untuk bermukim di luar kota Ayutthaya. Bahkan salah satu raja Ayutthaya memiliki kerjasama yang baik dengan pengusa Perancis, Louis XIV. Pada tahun 1863, salah satu raja yang dilantik oleh Ayutthaya untuk bertempat di Kamboja meminta suaka pada Perancis.

Raja tersebut, raja Norodom, akhirnya mengadakan perjanjian dengan Perancis. Isi perjanjiannya adalah memberikan hak kontrol penuh kepada Perancis terhadap dua bagian kekuasaan Thai di Kamboja, yaitu Battambang dan Siem Reap. Di kemudian hari, kedua wilayah ini akan diberikan kembali pada Kamboja setelah adanya perjanjian perbatasan oleh Perancis dan Thai.

Perkembangan Politik kamboja

• Masa Pemerintahan Norodom Sihanouk

Pada tahun 1941, Pangeran Norodon Sihanouk dinobatkan menjadi raja Kamboja. Dari tahun 1863 sampai tahun 1953, Kamboja menjadi wilayah yang berada dalam kontrol Perancis dan dimasukkan dalam wilayah Indochina Perancis. Ketika Perang Dunia II usai, Raja Sihanouk menyerukan tuntutan untuk kemerdekaan Kamboja dari Perancis. Pada saat yang sama, negara-negara jajahan lainnya seperti Indonesia, Laos, dan Vietnam pun juga tengah memperjuangkan kemerdekaan negara mereka masing-masing.

Bercermin dari perang Indochina pertama, yaitu perang antara Vietnam Selatan yang merupakan sekutu Perancis dengan Viet Minh (suatu gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Vietnam dari Perancis), maka demi menghindari terjadinya pertumpahan darah yang sama di negerinya, Raja Sihanouk mengasingkan diri ke Thailand pada tahun 1952. Pada tanggal 9 November 1053, Kamboja merdeka dari penjajahan Perancis. Raja Sihanouk pun kembali ke Kamboja.

Pada tahun 1955, Sihanouk mengambil keputusan untuk turun dari tahta dengan tujuan untuk berpolitik. Ia memprakarsai berdirinya Sangkum Reastr Niyum, sebuah gerakan non-partai Komunitas Sosialis Populer. Melalui Sangkum, Sihanouk berkeinginan untuk mempersatukan seluruh fraksi politik yang ada. Pada tahun yang sama, diadakanlah pemilihan umum legislatif di Kamboja.

Gerakan non-partai Sarkum berhasil keluar sebagai pemenang dengan menaikkan Norodom Suramarit, ayah Sihanouk, sebagai raja dan Sihanouk sebagai perdana Menteri. Pada tahun 1960, raja Suramarit menutup usia dan Sihanouk kembali memimpin Kamboja, namun tidak dianugerahi gelar raja.

Pada bulan April 1955, diadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Sihanouk turut menghadiri konferensi tersebut dan bertemu dengan PM Tiongkok, Zhou Enlai. Keduanya beserta menteri luar negeri Vietnam Utara, Pham Van Dong, mengadakan perjanjian bersama bahwa baik Cina dan Vietnam akan menghargai kedaulatan Kamboja dan keputusan Kamboja untuk bersikap netral.
Pada tahun 1957, meletuslah Perang Vietnam. Kamboja memilih untuk bersikap netral. Awalnya Sihanouk mengambil kebijakan pro-Tiongkok, lalu ia berubah haluan mendukung Amerika Serikat. Pada akhirnya, ia mengambil kebijakan politik Jalan Ketiga. Namun tahun 1966, kebijakan politik Sihanouk lebih mendukung pihak kiri, yaitu Tiongkok.

Berdasarkan kesepakatan yang dibuatnya bersama PM Zhou Enlai, para gerilyawan Viet Cong (Front Nasional untuk Pembebasan Vietnam Selatan), menjadikan perbatasan Kamboja-Vietnam dan pelabuhan Sihanoukville sebagai jalan pintas guna pengangkutan logistik. Di kemudian hari, jalur ini dikenal dengan sebutan Sihanouk Trail.

Tahun 1969, Amerika Serikat mengebom perbatasan Kamboja-Vietnam melalui udara secara besar-besaran. Operasi pengeboman ini bersifat sangat rahasia, bahkan anggota kongres Amerika Serikat dan publik tidak mengetahuinya. Sihanouk yang mengetahui tentang ini memutuskan untuk berdiam diri.

• Perang Saudara di Kamboja

Kudeta terhadap pemerintahan Sihanouk terjadi pada tahun 1970. Kala itu, Sihanouk tengah berkunjung ke Mokswa, Uni Sovyet. Kudeta tersebut diprakarsai oleh salah seorang panglima militer di Kamboja yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak (pangeran Kamboja dan sepupu Sihanouk). Keduanya pro-Amerika Serikat dan bersekutu untuk menggulingkan kekuasaaan Norodon Sihanouk dan mengganti sistem kerajaan Kamboja dengan Republik Khmer.

Sihanouk meminta suaka ke Beijing dan mulai mengumpulkan pasukan guna merebut kekuasaannya kembali dari jendral Lon Nol. Demi melancarkan usahanya, Sihanouk bersekutu dengan Khmer Merah (merupakan cabang militer dari Partai Komunis Kamboja) yang dipimpin oleh Pol Pot.

Tahun 1975, Republik Khmer berhasil direbut oleh Khmer Merah. Karena bersekutu dengan Khmer Merah, Sihanouk diangkat kembali sebagai pemimpin boneka di bawah kekuasaan Pol Pot. Namun setahun kemudian, Sihanouk kembali harus meminta suaka pada Tiongkok dan Korea Utara karena disingkirkan dari pemerintahan.

Masa pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah merupakan sejarah kelam bagi Kamboja. Pol Pot menggunakan ideologi Maois dengan mendirikan ‘Kamboja Demokratis’. Pengeboman udara yang dilakukan Amerika Serikat mengakibatkan banyak penduduk desa yang berurbanisasi ke Pnom Penh.

Pihak Khmer Merah merelokasi para penduduk dari kota ke desa dan dipaksa untuk tinggal di ladang-ladang. Partai oposisi dan para kritikus politik pun diincar oleh pemerintahan Khmer Merah. Banyak politikus, pejabat dan ahli hukum dieksekusi. Tak terhitung jumlah rakyat yang meninggal akibat kelaparan, eksekusi dan penyakit.

Pada Desember 1978, Vietnam menginvasi Kamboja. Invasi Vietnam ini atas permintaan perwira elit Khmer Merah sendiri, yaitu Hun Sen dan Heng Shamrin. Pol Pot beserta pengikutnya melarikan diri ke perbatasan Thailand. Pol Pot dan pengikutnya mendapat dukungan dari Thailand dan Amerika Serikat. Bahkan Amerika Serikat secara tidak langsung mendukung Pol Pot dengan mengucurkan dana bantuan untuk Khmer Merah Pol Pot.

Pada tahun 1982, terbentuklah Coalition Government of Democratic Kampuchea (CGDK) yang didirikan oleh tiga fraksi politik, yaitu partai FUNCINPEC milik Pangeran Sihanouk, Khmer People's National Liberation Front (KPNLF) dan Khmer Merah. CGDK diketuai oleh Pangeran Sihanouk. Akhirnya pada tahun 1989, Vietnam memutuskan untuk menarik pasukan militernya dari Kamboja. Kamboja berada dalam kekuasaan Republik Rakyat Kamboja yang pro-Vietnam di bawah pimpinan PM Hun Sen.

Kamboja pada Era Modern

Pada masa Republik Demokratik, perekonomian Kamboja mengalami penuruan. Namun pada tahun 1990-an, kemajuan perekonomian Kamboja meningkat. Bidang pertanian, pariwisata dan tekstil menjadi faktor utama dalam perekonomian Kamboja. Krisis Moneter tahun 1997 yang melanda Asia, menurunkan tingkat investasi asing dan turisme di Kamboja.

Terjadilah kekacauan ekonomi yang menimbulkan terjadinya kerusuhan dan kudeta yang berhasil digagalkan di Kamboja. Karena adanya masalah politik internal negara, keinginan Kamboja untuk bergabung dengan ASEAN terpaksa ditunda. Akhirnya, rencana tersebut terealisasi pada tanggal 16 Desember 1998.

Demikianlah sejarah singkat mengenai sebuah negara di Asia Tenggara, Kamboja. Semoga bermanfaat.