Latar Belakang Jepang Memberikan Janji

Beberapa kekalahan pasukan Jepang oleh pasukan Sekutu di beberapa wilayah yang dikuasainya, menyebabkan Jepang harus mengakui kemenangan pasukan Sekutu di medan pertempuran. Pada bulan Februari 1944, pasukan Amerika Serikat berhasil menduduki Kwayalein di Kepulauan Marshall, sehingga menyebabkan Jepang harus angkat kaki dari wilayah tersebut. Serangan pasukan Sekutu di bawah bendera Amerika Serikat Pada bulan Juli 1944, berhasil mengambil alih pangkalan Angkatan Laut Jepang di Saipan kepulauan Mariana.  
    
 Pulau Saipan selanjutnya dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk dijadikan pangkalan udara militer yang memegang peranan penting dalam serangan-serangan pasukan Sekutu ke wilayah-wilayah pendudukan Jepang sampai akhir Perang Dunia II. Melalui pangkalan militer di Pulau Saipan, pasukan Sekutu menyusun strategi serangan yang membuahkan hasil terusirnya Jepang dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshal.

Akibatnya benteng pertahanan pasukan Jepang di wilayah Pasifik semakin melemah. Tentara Jepang pun tidak dapat mempertahankan Ambon, Makasar, Manado, dan Surabaya. Kota Balikpapan yang merupakan sumber utama pemasok minyak bumi bagi industri dan kepentingan militer Jepangpun harus dengan rela dipasrahkan kepada pasukan Sekutu.

Kekalahan yang bertubi-tubi dan beruntun tersebut telah merontokkan semangat dan moral prajurit Jepang dan melemahkan perekonomian di dalam negara Jepang. Hideki Tojo yang pada saat itu menjabat sebagai perdana menteri, telah dengan sangat terpaksa melepaskan jabatannya pada tanggal17 Juli 1944, sebagai bukti pertanggung jawaban atas kekalahan Jepang di berbagai wilayah Asia. Kaisar Hirohito kemudian melantik Jenderal Kuniaki Koiso sebagai perdana menteri Jepang yang baru.

Langkah-langkah Jepang untuk Merealisasikan Janjinya

Untuk mengantisipasi keadaan Jepang yang semakin memburuk, kemudian Perdana Menteri Kuniaki Koiso berusaha memulihkan kewibaan Jepang di wilayah jajahannya. Pada tanggal 9 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia, yang disampaikannya pada sidang istimewa Teatau sidang parlemen Jepang. Adapun tujuan pemerian janji kemerdekaan tersebut adalah untuk mencegah timbulnya pandangan pada diri Bangsa Indonesia terhadap Sekutu sebagai pasukan pembebas dari cengkaraman Jepang, melainkan sebaliknya sebagai pasukan penyerbu yang akan menghambat kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Untuk merealisasikan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso, kemudian Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut dengan dokuritsu Zjunbi Tyoosakai yang bertugas menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Kemudian Jepang mengangkat Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua BPUPKI.

Jepang juga memberikan jabatan sebagai anggaota kepada beberapa tokoh lain yang dianggap mempunyai pengaruh besar terhadap rakyat Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Masyur, K.H. Wachid Hasyim, H. Agus Salim, Soepomo, dan Muhammad Yamin. Selain itu, Jepang juga mengangkat tujuh orang berkebangsaan Jepang yang duduk sebagai pengawas serta tidak mempunyai hak suara untuk mengemukakan pendapat.

Pada tanggal 28 Mei 1945 Jepang secara resmi melantik anggota BPUPKI. Untuk melaksanakan tugasnya BPUPKI melaksanakan dua kali masa persidangan. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945.

Sidang Pertama

Sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945
Sidang pertama membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka (Philosofische Grondslag Indonesia Merdeka). Ada tiga orang tokoh yang akan mengemukakan gagasannya tentang dasar negara Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

1) Sidang tanggal 29 Mei 1945
Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk mengajukan rancangan gagasan negara Indonesia merdeka yang diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Mohammad Yamin berpendapat bahwa negara Indonesia harus berpijak pada lima dasar berikut.

1. Peri kebangsaan,
2. Peri kemanusiaan,
3. Peri ketuhanan,
4. Peri kerakyatan,
5. Kesejahteraan rakyat.

2) Sidang tanggal 31 Mei 1945
Dr.Soepomo menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Dr. Soepomo, negara Indonesia harus didirikan dengan asas-asas sebagai berikut.

1. Persatuan,
2. Kekeluargaan,
3. Keseimbangan lahir dan batin,
4. Musyawarah,
5. Keadilan rakyat.

3) Sidang tanggal 1 Juni 1945
Penyampai gagasan negara Indonesia yang terakhir adalah Ir. Soekarno yang menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945. Ir. Soekarno menyatakan bahwa negara Indonesia harus didirikan di atas lima dasar, dengan rincian sebagai berikut.

1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme,
2. Perikemanusiaan atau internasionalisme,
3. Mufakat atau demokrasi,
4. Kesejahteraan sosial,
5. Ketuhanan yang Mahaesa.

Lima gagasan negara Indonesia merdeka itu oleh Ir. Soekarno diberi nama Pancasila.

Usulan-usulan tersebut kemudian diterima dan ditampung oleh BPUPKI untuk dimusyawarahkan bersama. Selanjutnya dibentuk sebuah tim khusus yang dinamakan panitia kecil yang bertugas membahas lebih lanjut usulan-usulan dasar negara tersebut. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam Panitia Sembilan adalah sebagai berikut.

1. Ir. Soekarno,
2. Drs. Mohammad Hatta,
3. Mr. Mohammad Yamin,
4. Ahmad Soebardjo,
5. A.A. Maramis,
6. Abdul Kahar Muzakir,
7. K.H.Wahid Hasyim,
8. H. Agus Salim,
9. Abikoesno Tjokrosoejoso.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mulai bersidang di Gedung Jawa Hokokai Jakarta. Rapat tersebut tidak hanya dihadiri oleh Panitia Sembilan tetapi anggota BPUPKI yang lainpun turut hadir sehingga jumlah peserta sidang mencapai 38 orang. Adapun tujuannya adalah untuk merumuskan dasar negara Indonesia dengan bahan-bahan yang telah disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Panitia sembilan berhasil menetapkan suatu rumusan yang dinamakan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisi sebagai berikut.

"Bahwa sesunguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat,adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sidang Kedua

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan dari tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 dengan agenda penyusunan Rencana Pembukaan Undang-undang Dasar dan rencana Undang-undang Dasar serta rencana lainnya yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia.  

Dalam rapat tanggal 11 Juli 1945 dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan sebagai berikut.

• Ir. Sukarno,
• R. Otto Iskandardinata,
• B.P.H. Purbaya,
• K.H. Agus Salim,
• Mr. Achmad Subarjo,
• Mr. R. Supomo,
• Mr. Maria Ulfah Santosa,
• K.H. Wahid Hasyim,
• Parada Harahap,
• Mr. J. Latuharhary,
• Mr. R. Susanto Tirtoprojo,
• Mr. Sartono,
• Mr. KPRT Wongso Negoro,
• KRTH Wuryaningrat,
• Mr. R.P. Singgih,
• Mr. Tan Eng Hoa,
• dr. P.A. Husein Jayadiningrat,
• dr. Sukirman Wiryosanjoyo,
• Mr. A.A. Maramis,
• Miyano (utusan Jepang).

Rapat yang berlangsung selama 7 hari tersebut berhasil merumuskan RancanganUndang-Undang Dasar untuk Indonesia Merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan tugasnya digantikan oleh PPKI yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan negara Indonesia merdeka.

Mempelajari artikel singkat tersebut, seolah-olah kemerdekaan negara Indonesia adalah pemberian dari Jepang. Benarkah demikian? Ada baiknya pembaca membaca artikel “Kumandang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia”. Anda penasaran, bukan?