Seperti yang kita ketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal. Tentu saja hal ini akan sangat memengaruhi jalannya roda perekonomian, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan investasi, serta tumbuh kembangnya perekonomian suatu negara.

Dikarenakan APBN akan secara detail dan terperinci menjelaskan bagaimana rencana kerja yang akan dijalankan, distribusi dana, alokasi sumber-sumber ekonomi, sekaligus bagaimana jalannya distribusi dari hasil kekayaan dan pendapatan negara. Dengan demikian, APBN merupakan isu yang sangat penting dan menjadi sebuah sentral dalam isu publik sebuah negara.

Saat penyusunan APBN, tentu saja ada beberapa hal yang akan memengaruhi rincian APBN dan sangat perlu dipertimbangkan. Ada sekitar enam sumber ketidakpastian yang nantinya akan memengaruhi besarnya volume anggaran—baik pengeluaran maupun pemasukan. Sumber-sumber yang merupakan ketidakpastian ini adalah harga minyak bumi di pasaran internasional, pertumbuhan ekonomi yang mencakup inflasi, suku bunga, nilai tukar Rupiah terhadap nilai Dollar Amerika (USD), kuota minyak mentah yang disetujui oleh OPEC.

Selanjutnya pemerintah akan menetapkan sumber-sumber ketidakpastian tersebut dalam RAPBN. Bagaimana penetapan angka asumsi ini dibuat? Pakar ekonomi yang terdiri dari wakil-wakil Bank Indonesia, Badan Perencana Keuangan (BPK), Departemen Keuangan (Depkeu), Bappenas, dan Badan Pusat Statistik, akan menelaah dan meneliti lewat sidang-sidang yang dilaksanakan secara terprogram dan rutin untuk membahas dan menentukan angka asumsi.

Terjadinya perubahan sekitar angka asumsi dari sumber ketidakpastian ini tentu saja sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, saat terjadi proses pembahasan antara pemerintah dengan DPR, kemungkinan akan adanya perubahan pada RAPBN dimungkinkan. Maka dari itu, hal tersebut berarti sebagai berikut.

  1. Itikad baik dari DPR dan pemerintah yang mengedepankan tanggung jawab.
  2. Pertimbangan ekonomi dan politik seringkali dijadikan pertimbangan di dalam menentukan angka asumsi.
  3. Adanya perubahan status dari sebuah rencana APBN, dari kepunyaan pemerintah kemudian akan menjadi milik publik.

Fungsi Perubahan Format Baru APBN

Semenjak tahun ke satu adanya pelaksanaan Relita I, APBN di Indonesia telah menganut adanya konsep “anggaran yang berimbang.” Anggaran berimbang ini kemudian dikembangkan sehingga lebih menekankan sifat dinamis dan fungsional. Makna dari kata ‘berimbang’ di sini, tentu saja adalah dalam hal mengatur dan mengelola keuangan negara.

Pemasukan dan pendapatan negara haruslah sesuai dan berimbang. Sementara itu, dinamis dalam konsep ini adalah jika didapatkan suatu kasus bahwa ternyata pemasukan negara ternyata lebih sedikit dibandingkan pengeluaran maka akan diambil langkah untuk mengurangi jumlah pengeluaran. Hal ini juga dengan tambahan bahwa pemerintah tidak melakukan utang pinjaman ke luar negeri, juga tidak mengeluarkan surat obligasi.

Namun, sebaliknya jika ternyata pendapatan negara melebihi perkiraan maka akan diambil langkah untuk meningkatkan pendapatan. Hal lain dari konsep dinamis ini adalah adanya usaha lebih untuk mendapatkan pemasukan dan pendapatan. Sementara itu, konsep yang fungsional adalah pinjaman dari luar negeri tidak akan dipakai untuk membiayai pembiayaan rutin melainkan akan dipakai untuk membiayai pembangunan saja. Dengan demikian, pinjaman dari luar negeri yang berupa pinjaman lunak tersebut dapat dimanfaatkan lebih baik.

Sejak 2003, Indonesia telah menggunakan konsep anggaran APBN surplus/defisit dan tidak lagi menggunakan konsep anggaran berimbang. Hal ini dimaksudkan agar tercapai akuntabilitas dan trasnparansi di dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara (belanja negara). Beberapa hal yang kemudian dilakukan adalah, meminimalkan terjadinya plagiasi di dalam pembuatan anggaran belanja, berusaha meningkatkan suatu hubungan antara pengeluaran dan output serta hasil.

Komposisi APBN

Komposisi (sumber) APBN pada tahun ini maupun pada masa yang lalu tetap sama baiknya. Komposisi APBN ini terdiri dari berbagai macam struktur; Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, Surplus/Defisit Anggaran dan Pembiayaan.

Pendapatan Negara dan Hibah

Ketika mencoba menerapkan kebijakan fiskal, dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara, serta sumber lain, yaitu hibah. Hal ini sangatlah penting untuk membiayai anggaran belanja serta mencoba memberi kestabilan pada anggaran yang telah direncanakan.

Saat pendapatan negara dan hibah mengalami peningkatan, begitu pun halnya dengan kemampuan fiskal. Berikut ini adalah macam-macam pendapatan negara.

  • Pendapatan negara dari penerimaan dalam negeri. Pendapatan dalam negeri bisa berupa hasil penjualan minyak dan gas (penerimaan migas), dapat juga dari hasil penjualan bahan nonmigas. Macam-macam penerimaan dari nonmigas adalah sebagai berikut.
  • Pajak. Secara nyata pajak mempu memberikan pendapatan kepada pemerintah. Pajak bisa berupa pungutan yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis-jenis pajak misalnya pajak penghasilan, pajak ekspor, pajak bea materai, dan pajak bumi dan bangunan.
  • Bea Masuk. Pungutan yang diambil dari barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri adalah bea masuk.
  • Cukai. Cukai akan diambil dari berbagai produk tertentu yang memenuhi beberapa persyaratan oleh pemerintah. Cukai biasanya diambil dari produk berupa rokok, alkohol, dan lain-lain.
  • Retribusi. Retribusi didapatkan negara dari jasa yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya adalah parkir. Kita membayar parkir untuk mendapatkan jasa parkir.

Selain beberapa hal di atas, pendapatan negara juga berasal dari beberapa keuntungan perusahaan negara, uang denda dan sita, juga dari hasil percetakan uang, sumbangan, dan lain-lain.

  • Keuntungan dari perusahaan negara (BUMN). Keuntungan yang didapatkan dari BUMN, akan sangat membantu pendapatan negara. Negara turut memberikan modal sehingga mendapatkan laba keuntungan.
  • Denda dan Sita. Pendapatan negara juga dapat bertambah lewat adanya denda dan sita. Pemerintah mempunyai hak untuk memberikan denda, bahkan juga melakukan sita kepada anggota masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran. Seperti adanya pelanggaran lalu lintas, mangkir dari kredit bank negara, dan lain-lain.
  • Pencetakan Uang. Pencetakan uang akan dilakukan jika terjadi keadaan darurat karena terjadi defisit anggaran negara. Namun, hal ini haruslah dilakukan dengan sangat berhati-hati karena jika tidak kemungkinan akan terjadinya inflasi semakin besar.
  • Pinjaman. Pinjaman juga merupakan hasil pemasukan bagi negara. Walaupun pinjaman bisa menyebabkan negara membayar angsuran sekaligus bunga. Di dalam negeri pemerintah dapat memperoleh pinjaman dari masyarakat.
  • Hibah dan Sumbangan. Hibah maupun sumbangan dari masyarakat merupakan salah satu pemasukan pendapatan negara. Sumbangan atau pun hibah ini berasal dari masyarakat, organisasi, kelompok masyarakat, ataupun perusahaan. Namun, sifat dari hibah maupun sumbangan ini tidak pasti sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang rutin.

Belanja Negara

Salah satu dari kebijakan fiskal, pengaturan APBN harus selalu diupayakan agar dapat mendukung konsolidasi fiskal, juga agar dapat melaksanakan berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah. Contoh dari adanya konsolidasi fiskal ini adalah dengan melakukan manajeman dan pengalokasian secara tepat kepada setiap anggaran belanja.

Besarnya anggaran belanja negara juga sangat sensitif dan rentan terhadap berbagai isu-isu di sekitarnya. Misalnya dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia, juga seberapa besar tingkat suku bunga yang berlaku, dan nilai tukar USD terhadap Rupiah. Berbagai asumsi dan realisasi dari segala bentuk ketidakpastian ini tentu saja sangatlah berpengaruh terhadap rencana anggaran belanja.

Sesuai dengan apa yang tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 2003 mengenai pengaturan keuangan negara, di sana tercantum bahwa ada dua jenis pembagian belanja negara. Pertama, belanja yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Kedua, belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Maka dari itu, sejak 2005 pemerintah kemudian membuat klasifikasi dari berbagai jenis belanja, organisasi, serta fungsi yang ada. Demikian halnya dengan anggaran belanja daerah maka akan dibagi pula menjadi beberapa hal yang penting.

Nah, fungsi dan sumber pendapatan anggaran belanja ternyata harus dicermati dengan khusus dan memerlukan pengawasan.