Demokrasi berasal dari bahaya Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan cratos yang artinya kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pengertian Demokrasi Pancasila, Terpimpin, dan Liberal

Demokrasi Pancasila

Ada banyak tokoh yang mengemukakan definisi tentang demokasi pancasila, antara lain sebagai berikut:

a. Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H.

Demokrasi pancasila adalah faham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.

b. Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H.

Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Ensiklopedi Indonesia

Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

Demokrasi Terpimpin

Istilah demokrasi terpimpin pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno di depan sidang konstituante. Demokrasi terpimpin mengandung suatu pengertian adanya pemusatan seluruh pengambilan keputusan dan kebijakan negara berada di tangan presiden, dalam hal ini Presiden Soekarno.

Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi parlementer, di mana kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri sedangkan kepala negara dipegang oleh seorang presiden.
Masa Demokrasi Terpimpin

Langkah presiden Soekarno dalam mengeluarkan dekrit presiden mendapat apresiasi yang positif dari seluruh bangsa Indonesia. Dukungan-dukungan tersebut tidak hanya mengalir dari rakyat, tetapi juga dari ABRI. Pimpinan ABRI bahkan memerintahkan seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan menyebarluaskan isi dekrit tersebut.

Begitu juga dengan Mahkamah Agung yang membenarkan dikeluarkannya dekrit tersebut. Hal senada diungkapkan oleh anggota DPR hasil pemilu pertama, yang menyatakan kesiapsiagaannya pada tanggal 22 Juli 1959 untuk siap bekerja sesuai dengan UUD 1945. Ada beberapa alasan mengapa negara Indonesia kembali ke UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam UUD 1945 tidak dikenal adanya negara serikat, yang ada hanya negara kesatuan yang berbhineka tunggal ika.

2. Dalam UUD 1945 tidak ada dualisme kepemimpinan yaitu pemimpin negara (presiden) dan pemimpin pemerintahan (perdana menteri), tetapi hanya ada satu kepala negara yaitu presiden.

3. UUD 1945 dapat mencegah munculnya paham-paham liberalisme baik dalam politik, ekonomi, dapemerintahan.

4. UUD 1945 diyakini mampu menjamin adanya pemerintahan yang stabil, dinamis, dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

5. UUD 1945 menjadikan Pancasila sebagai palsafah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Selanjutnya Presiden Soekarno melakukan pembentukan alat-alat negara yang amanatkan oleh UUD 1945 dan mencetuskan diberlakukannya demokrasi terpimpin.

1.    Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

Salah satu isi dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah pembentukan MPRS yang akan dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hal ini mengandung pengertian, bahwa MPRS harus segera dibentuk mengingat kedudukan MPRS sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Anggota MPRS tidak hanya berasal dari partai politik pemenang pemilu yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI tetapi ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan. Adapun tujuan penambahan tersebut adalah untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat.

MPRS tersebut merupakan pengganti dari badan konstituante yang dibubarkan karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Seluruh anggota yang menjadi anggota MPRS pada saat itu merupakan hasil penunjukkan dari Ir. Soekarno. Anggota-anggota MPRS harus memenuhi persyaratan:

•    Setuju kembali kepada UUD 1945
•    Setia kepada perjuangan RI
•    Setuju dengan manifesto pilitik Nasakom

Keanggotaan MPRS diatur oleh Penpres No. 2 Tahun 1959 yaitu terdiri atas 261 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang golongan karya, yang bertugas untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Adapun susunan kepemimpinan MPRS adalah sebagai berikut.

Ketua : Chaerul Saleh
Wakil Ketua : Mr. Ali Sastroamidjojo
Wakil Ketua : K.H. Idham Khalid
Wakil Ketua : D.N. Aidit
Wakil Ketua : Kolonel Wiluyo Puspoyudo


2. Pembentukan Kabinet Kerja

Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, maka secara otomatis Kabinet Djuanda yang sedang memerintah pada masa itu dibubarkan dan diganti dengan pembentukan kabinet baru. Dalam kabinet baru tersebut, presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri dan menentapkan Djuanda sebagai menteri pertama. Kabinet tersebut diberi nama kabinet Karya dengan tiga buah program kerja, yaitu sebagai berikut:

•    Memprioritaskan kestabilan keamanan dalam negeri,
•    Mengupayakan pembebasan Irian Jaya secepat-cepatnya,
•    Pemenuhan sandang dan pangan.

3.    Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

Pembentukan DPAS didasarkan pada Penpres No. 3 tahun 1959. DPAS bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan presiden dan mempunyai hak mengajukan usul kepada pemerintah. DPAS diketuai oleh presiden dengan anggota berjumalh 45 orang yang terdiri dari 12 orang mewakili golongan politik, 8 orang mewakili wakil utusan daera, 24 orang wakil dari golongan karya, dan 1 orang wakil ketua.

4.    DPR Hasil Pemilu 1955 Tetap

Presiden Soekarno tidak membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan tetap dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD 1945, dengan catatan keseluruhan anggota DPR harus menyetujui semua perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sampai terbentuknya susunan DPR yang baru.

Upaya Menegakan Demokrasi Terpimpin

Presiden Soekarno banyak melakukan upaya agar demokrasi terpimpin dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

Penetapan Manipol sebagai GBHN

Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Dalam pidatonya manipol tersebut diberi judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Adapun isi dari manipol tersebut adalah berupa penjelasan dan pertanggungjawaban atas dikeluarkannya dekrit 5 Juli 1959, sekaligus merupakan kebijakan Presiden Soekarno dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Pada sidang DPAS bulan September 1959, DPAS mengusulkan agar manipol tersebut dijadikan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Usul tersebut diterima dengan baik dan ditetapkan menjadi GBHN melalui Tap. MPRS No. 1/MPRS/1960. Ketetapan MPRS tersebut, juga menetapkan pidato presiden Soekarno pada tanggal 7 Agustus 1960 di depan sidang umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali” (To Build the World a New) sebagai landasan pelaksanaan manifesto politik.

Presiden Soekarno mengemukakan lima intisari manipol pada pidato pembukaan Kongres Pemuda di Bandung bulan Februari 1960. Kelima intisari tersebut adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Sosialisme Indonesia
3. Demokrasi terpimpin
4. Ekonomi terpimpin
5. Kepribadian Indonesia

Lima intisari manipol tersebut kemudia populer dengan nama USDEK.

Pembentukan DPR-GR

Pada tanggal 5 Maret 1960  Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955. Pembubaran tersebut dilakukan oleh presiden, karena anggota DPR menolak Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemeirntah.

Selanjutnya presiden Soekarno membentuk dan melantik Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong pada tanggal 25 Juni 1960. Dalam pidato pelantikan tersebut, presiden Soekarno kembali menegaskan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Selain itu, presiden juga menegaskan bahwa kedudukan DPR-GR merupakan pembantu presiden/mandataris MPRS dan berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh MPRS.

Sayangnya, DPR-GR tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, karena DPR-GR memiliki kewajiban untuk selalu tunduk dan patuh kepada perintah dan segala kebijakan presiden Soekarno.

3. Reaksi terhadap pembubaran DPR hasil Pemilu1955

Tindakan Presiden Soekarno yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 tentu saja mendapat tentangan dari kalangan partai politik. Salah satu diantaranya adalah dengan bergabungnya partai-partai ke dalam Liga Demokrasi yang diketuai oleh Imran Sosyadi dari NU. Partai-partai yang menggabungkan diri ke dalam Liga Demokrasi adalah Masyumi, Parkindo, Partai Katolik, Liga Muslimin, PSI, dan IPKI. Liga Demokrasi berpendapat bahwa pembubaran DPR serta pembentukan  DPR-GR oleh presiden merupakan sesuatu yang tidak tepat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Beberapa upaya menegakkan dekrit presiden ternyata membawa implikasi kepada terjadinya penyimpangan UUD 1945 oleh presiden itu sendiri. Hal ini pulalah yang kemudian memicu timbulnya gerakan sparatis di berbagai daerah. Sangat rumit, bukan?