Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (UUDS 1950) mengatur bahwa sistem pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang bersifat parlementer, jadi kabinet bertanggungjawab kepada sidang parlemen. Kinerja kabinet pun sangat bergantung pada dukungan anggota parlemen.

Penerapan sistem Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai dengan sering bergantinya kabinet. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah partai tetapi tak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Suatu kabinet dibentuk berdasarkan hasil penyusunan dari partai-partai yang duduk di parlemen (kabinet formatur). Untuk membentuk sebuah kabinet, presiden hanya menunjuk satu orang yang merupakan pimpinan partai. Setelah berhasil disusun, kabinet akan dilantik oleh presiden.

Kabinet akan bisa bekerja dengan baik apabila mendapat mosi percaya dari parlemen, apabila mendapatkan mosi tidak percaya maka akan terjadi krisis kabinet yang berujung pembubaran kabinet yang bersangkutan. Pada masa demokrasi liberal sangat sering terjadi mosi tidak percaya dari parlemen, akibatnya selama sepuluh tahun (1950-1959) kabinet berganti hingga tujuh kali. Paling lama sebuah kabinet bekerja hanya satu setengah tahun saja. Berikut ini kabinet-kabinet yang pernah ada pada masa Demokrasi Liberal.

1. Kabinet Natsir (7 September 1950 - 21 Maret 1951),
2. Kabinet Soekiman (27 April 1951 - 23 Februari 1952),
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 3 Juni 1953),
4. Kabinet Ali-Wongso (1 Agustus 1953 - 24 Juli 1955),
5. Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956),
6. Kabinet Ali II (Maret 1956 - 24 Maret 1957),
7. Kabinet Djuanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959).

Secara umum, tidak ada kabinet yang bisa menyelesaikan program yang telah direncanakan. Seringnya terjadi mosi tidak percaya dari parlemen merupakan penyebabnya. Mosi tidak percaya ini biasanya dikelaurkan bukan karena untuk kepentingan rakyat, tetapi lebih ke kepentingan partai. Jika sebuah kabinet telah tersusun, maka partai lain yang tidak termasuk di dalamnya mulai mencari-cari kelemahan kabinet itu, jika ditemukan akan langsung diajukan mosi tidak percaya.

Masalah lain yang timbul pada masa Demokrasi Liberal adalah penderitaan rakyat yang terjadi akibat masih labilnya keadaan ekonomi dan gangguan-gangguan keamanan yang meresahkan masayarakat. Beberapa gangguan keamanan yang terjadi adalah sebagai berikut:

Pemberontakan Kahar Muzakar

Pemberontakan Kahar Muzakar terjadi sejak tanggal 17 Agustus 1945, bersama anak buahnya dia mulai melakukan kekacauan. Sejak Januari 1952, ia menyatakan menjadi bagian dari pergerakan Kartosuwiryo. Kahar Muzakar bisa dilumpuhkan oleh pasukan Divisi Siliwangi pada Februari 1965/

Pemberontakan di Jawa Tengah

Pemberontakan dilakukan oleh Angkatan Umat Islam (AUI) di Kebumen, dipimpin oleh Kyai Somolangu. Setelah ditumpas, sebagian melebur dengan DI/TII bersama pasukan Angkatan Darat dari Batalyon 426 Kudus dan Magelang pada Desember 1951. Mereka melakukan gerilya di Merbabu-Merapi Complex (MMC). Pemerintah membentuk pasukan khusus, Banteng Raiders, untuk meredam pemberontakan ini pada Juni 1954.

Pemberontakan di Aceh

Daud Beureueh memproklamirkan sebagai bagian dari NII tanggal 20 September 1953, dan menguasai sebagian besar kota-kota di Aceh. Tetapi setelah operasi militer dilakukan, mereka menyingkir ke hutan. Dengan prakarsa dari Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kol. M. Jasin, diadakanlah musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Akhirnya, Daud Beureueh menyerah pada Desember 1962.

Peristiwa 17 Oktober 1952 dan 27 Juni 1955

Peristiwa ini berawal dari ketidakpuasan sekelompok perwira AD terhadap kepemimpinan KSAD, Kolonel A.H. Nasution yang melibatkan Kabinet, Parlemen dan Presiden. Kolonel A.H. Nasution sempat mengundurkan diri utuk menghidari kekisruhan yang lebih jauh. Kisruh ini bisa di selesaikan dengan mengembalikan Kolonel A.H. Nasution menjadi KSAD.

Pemberontakan Dewan-dewan Daerah

Pemberontakkan dilakukan oleh:

a. Dewan Banteng bentukan Kol. Ismail Lengah di Padang pada 20 November 1956 dipimpin oleh Ahmad Husein (Komandan Resimen IV Tentara Teritorium I Padang). Tanggal 20 Desember 1956 pemerintahan dari Gubernur Ruslan Mulyodiharjo diambil alih.

b. Dewan Gajah pimpinan Kol. M. Simbolon di Sumatera Utara,

c. Dewan Garuda pimpinan Kol. Barlian di Sumatera Selatan, serta Dewan Manguni pimpinan Letkol. H.N.V. Samual di Sulawesi Utara.

Penyelesaian konflik dengan musyawarah tidak berhasil, akhirnya dilakukan operasi militer pada tanggal 17 Desember 1957.

Usaha Pembunuhan Presiden

Usaha pembunuhan pertama terhadap presiden pada tanggal 30 November 1957 di Perguruan Cikini Jakarta gagal, tetapi menelan banyak korban. Upaya lainnya terjadi pada saat Idul Adha di halaman Istana Merdeka Jakarta dan gagal. Upaya lain dilakukan oleh Letnan Udara II D.A. Maukar dan rekanya, Manguni, pada 9 Maret 1960. Ditembakinya Istana Merdeka dan Bogor menggunakan jet tempur MIG 17. Upaya ini juga gagal.

Pemberontakan PRRI dan Permesta

Tanggal 15 Februari 1958 terbentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Syafrudin Prawiranegara menjadi Perdana Mentri. Diikuti oleh pembentukan gerakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara oleh Letkol. D.J. Somba. Operasi militer akhirnya bisa menumpas pemberontakan ini.

Pemerintah pada masa Demokrasi Liberal tidak hanya mengalami permasalahan dalam bidang keamanan, tetapi bidang-bidang lain pun ikut andil dalam perkembangan negara. Bidang-bidang itu antara lain:

1. Politik

Partai-partai yang terbentuk pada masa Demokrasi Liberal pada umumnya berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan politik yang lebih tinggi. DPR dan Konstituante hasil Pemilu dijadikan forum politik utama yang diperebutkan, sementara masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat dianaktirikan.

Peristiwa 17 Oktober 1952 membuat pemerintah merasa terpacu untuk melaksanakan Pemilu. Pemilu dilaksanakan dalam suasana liberal dan diikuti oleh puluhan partai, organisasi dan perorangan bahkan militer pun ikut ambil bagian. Ada empat pemenang Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955, yaitu: Masyumi, PNI, NU dan PKI. Tetapi, DPR tetap saja menjadi ajang perebutan kekuasaan dan UUD pengganti UUDS belum juga rampung disusun oleh konstituante.

Tanggal 27 Desember 1950, Indonesia resmi menjadi Anggota PBB yang ke-60. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 13 Tahun 1956 yang membatalkan perjanjian KMB secara sepihak karena perundingan damai dengan Belanda seperti yang tercantum dalam persetujuan KMB tidak juga tercapai (masalah Irian Barat). Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera United Nations Emergency Forces (UNEF) ke Timur Tengah pada Januari 1957. Pasukan ini dinamai Garuda I.

2. Ekonomi

Terlalu banyaknya uang yang beredar, menyebabkan inflasi menggila. Untuk menanggulangi ini pada 19 Maret 1950, diberlakukan program yang dikenal dengan Gunting Syafrudin. Nilai mata uang dikurani setengahnya. Program ini berhasil menarik peredaran uang sebesar Rp 1,5 Milyar sehingga inflasi bisa dikurangi.

Pemerintah mengeluarkan aturan tentang Bukti Eksport (BE). BE diberikan kepada eksportir yang telah mengekspor, BE dapat diperjualbelikan. Harga BE meningkat, sehingga pemerintah membatasi hingga 32,5%. BE kemudian dihapuskan tahun 1959 karena tidak efektif.

Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk pemerintah pada tahun 1959 untuk menyusun rencana pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Tetapi karena labilnya situasi politik, inflasi yang parah, sikap konsumtif pemerintah, jaminan emas semakin menurun dan rupiah pun merosot tajam.

3. Sosial

Menjelang Pemilu 1955, partai politik mulai memanfaatkan massa dengan membentuk organisasi massa. Pada pemilu 1955 PKI menjadi salah satu dari keempat pemenang Pemilu, yang pada perkembangannya berusaha untuk menggulingkan kekuasaan pada tahun 1965.

4. Budaya dan lain-lain

Banyaknya masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak menjadikan terbengkalainya pengembangan aspek bangsa yang lain, seperti:

a. Pemerintah mendirikan beberapa perguruan tinggi untuk memperbaiki kualitas insan indonesia.

b. Dalam bidang olah raga, pada bulan Juni 1958, Indonesia pertama kali mengikuti kejuaraan Piala Thomas dan langsung menjuarainya.

c. Indonesia juga sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika.

d. Wilayah Indonesia merupakan kepulauan, oleh karena itu peraturan peninggalan kolonial Belanda (Peraturan Wilayah Laut dan Lingkungan Maritim tahun 1939) tidak lagi sesuai dengan bentuk Negara Kesatuan. Maka pemerintah RI mengeluarkan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, yang mengatur tentang Wilayah Perairan Indonesia.

e. Untuk melengkapi Deklarasi Juanda, Pemerintah membuat peraturan tentang landas kontinen, yaitu batas wilayah yang bisa diambil kekayaanya. Aturan ini dituangkan dalam Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen tanggal 17 Februari 1969. Agar tidak terjadi perselisihan dengan negara tetangga, maka diadakan perjanjian mengenai batas-batas wilayah ini.

Demikianlah sekilas pembahasan mengenai apa-apa saja yang terjadi pada masa demokrasi liberal di Republik Indonesia. Semoga bermanfaat.