Pengertian Dekrit Presiden

Dekrit berasal dari bahasan Latin, yaitu decernere yang artinya mengkhiri, memutuskan, atau menentukan. Sedangkan pengertian dekrit presiden adalah suatu perintah atau keputusan yang diambil oleh seorang presiden untuk mengambil tindakan-tindakan dalam situasi darurat dan berkekuatan hukum tetap.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu dekrit dapat dibuat atau dikeluarkan apabila berada dalam keadaan yang mendesak. Dua orang presiden Indonesia pernah mengeluarkan dekrit dalam situasi dan kondisi yang berbeda, yaitu presiden Soekarno dan presiden Abdurahman Wahid. (Untuk mengetahui dekrit presiden Abdurahman Wahid, pembaca dapat membaca artikel yang berjudul ARTIKEL MASA REFORMASI PART II).

Latar Belakang Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kondisi sosial politik di dalam negeri yang semakin tidak stabil akibat diterapkannya demokrasi dan kabinet parlementer telah memunculkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, agar pemerintah segera menggelar pemilihan umum. Dengan diadakannya pemilihan umum, diharapkan tidak ada lagi konflik-konflik antarpartai seperti yang sering terjadi pada saat tersebut.  Selain itu, pemilihan umumpun perlu digelar untuk membentuk dewan kosntituante karena pada masa demokrasi liberal tersebut, Indonesia belum mempunyai UUD yang tetap.

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap, Pemilu I di Indonesia berhasil dilaksanakan dengan mengagendakan dua kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Memilih anggota-anggota DPR yang dilaksanakan pada gelombang I tanggal 29 September 1955.
2. Memilih angota-anggota konstituante (badan pembuat UUD) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Pemilu I merupakan pesta demokrasi nasional pertama kali yang berhasil dilaksanakan di Indonesia. Pesta demokrasi tersebut dianggap sukses karena dianggap bersih dan jujur serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik. Pesta demokrasi tersebut hampir melibatkan 39 juta rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih yang terbagi ke dalam 16 daerah pemilihan dan meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa.

Pemilu pertama tersebut dimenangkan oleh empat partai besar peserta pemilu. yaitu sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia (PNI).
2. Masyumi.
3. NU (Nahdlatul Ulama.
4. PKI (Partai Komunis Indonesia). 

Namun sangat disayangkan, pesta demokrasi yang berlangsung jujur dan bersih tersebut tidak direspon dengan baik oleh para wakil rakyat yang duduk di DPR. Konflik-konflik politik tetap saja terjadi bahkan muncul gejala adanya perpecahan antara pusat dengan daerah. Begitu juga dengan Badan Konstituante yang mempunyai tugas untuk membuat UUD, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kegagalan Badan tersebut dikarenakan adanya dua kepentingan dari golongan yang berbeda, yaitu golongan Islam dan golongan nasionalis. Kedua golongan tersebut masing-masing bersikukuh pada pendiriannya sendiri sehingga tidak dapat membuat satu rumusan apapun untuk rancangan UUD. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa badan konstituante telah gagal membentuk UUD yang baru.

Untuk menghadapi situasi politik yang bertambah kacau, pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengemukakan konsepnya yang dikenal dengan “Konsepsi Presiden” sebagai berikut:

1. Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

2. Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menterinya terdiri atasorang-orang dari empat partai besar ( PNI, Masyumi, NU, dan PKI).

3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsionaldalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baikdiminta maupun tidak.

Kegagalan Konstituante dalam merumuskan rancangan UUD telah melahirkan suatu gerakan yang menyerukan kembali lagi ke UUD 1945 baik dalam bentuk pawai, rapat, petisi, maupun demonstrasi yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Merespon aspirasi yang berkembang di masyarakat, Presiden Soekarno memberikan saran dan ide agar kembali ke UUD 1945 yang mendapat dukungan dari pimpinan ABRI yaitu Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Pimpinan ABRI kemudian menggerakkan Dewan Menteri untuk mendesak Konstituante agar segera menetapkan UUD 1945 secara konstitusional.

Pada tanggal 19 Februari 1959, Dewan Menteri mengadakan sidang dan menghasilkan tiga keputusan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan UUD 1945 sebagai konstutusi negara
2. Tata cara atau prosedur kembali lagi ke UUD 1945
3. Memasukan ABRI sebagai golongan fungsionaris di dalam DPR

Pada tanggal 25 April 1959 Presiden Soekarno kembali menyampaikan gagasannya di hadapan sidang Konstituante yang berupa anjuran agar kembali ke UUD 1945. Gagasan tersebut sempat diperdebatkan hingga akhirnya diputuskan untuk melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan sampai tiga kali dan ketiga-tiganya gagal memperoleh kuorum atau 2/3 suara.
Dengan demikian, upaya Presiden Soekarno untuk kembali kepada UUD 1945 pun mengalami kegagalan. Suasana dalam sidang kosntituante semakin memanas, bahkan ada beberapa partai yang menyatakan tidak akan pernah lagi menghadiri sidang konstituante karena selalu diakhiri dengan konflik dan kebuntuan. Melihat kondisi tersebut, Ir. Soekarno segera mengambil sikap dengan mengeluarkan suatu dekrit.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan oleh Presiden Soekarno mengapa dirinya harus mengeluarkan dekrit presiden. Beberapa pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saran yang dikemukakannya di hadapan sidang Konstituante untuk kembali kepada UUD 1945 tidakmemperoleh keputusan dari Konstituante.

2. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang dikarenakan timbulnya berbagai konflik kepentingan dan sidang selalu diakhir dengan kebutuan.

3. Kemelut dalam Konstituante membahayakanpersatuan, mengancam keselamatan negaradan merintangi pembangunan nasional.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden sebagai berikut"

DEKRIT KEMBALI KEPADA UUD 1945

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada se-genap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituantesebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota-Anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuktidak menghadiri sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya.

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara,Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuhsatu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi.

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalahmerupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
    
Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA TERTINGGI  ANGKATAN PERANG:

Menetapkan pembubaran Konstituante, Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyatditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan PertimbanganAgung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1959

Atas nama rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang,

 

 

Soekarno

Secara keseluruhan, dekrit presiden tersebut mengandung 3 intisari, yaitu sebagai berikut:

1. Pembubaran Konstituante,
2. Berlakunya kembali UUD 1945,
3. Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dampak Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dikeluarkannya dekrit tersebut telah memberi pengaruh ke dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berupa:

1. Dibentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945, yaitu MPRS dan DPAS.

2. Bangsa Indonesia berhasil menyelamatkan bangsa dan negaranya dan berbagai konflik yang berkepanjangan.

3. ABRI dapat berperan aktif dan mempunyai peranan penting dalam perpolitikan di dalam negeri.

4. Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin.

5. Memberikan keleluasaan yang besar kepada lembaga-lembaga negeri seperti presiden, DPR, MPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Dari uraian tersebut, dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat meredam berbagai gejolak sosial dan politik pada masa tersebut. Namun, bunga-bunga separatisme pun tetap muncul dari adanya kebijakan demokrasi terpimpin, bukan?