Bentuk Negara Republik Indonesia dan Ciri-cirinya

Dalam menjalankan pemerintahannya, NKRI mengalami masa-masa yang memaksa diadakannya perubahan bentuk negara, bahkan landasan konstitusi negara. Sejak tanggal 18  Agustus 1945, Indonesia pernah menggunakan tiga macam Undang-undang Dasar, yaitu UUD 1945, konstitusi RIS, dan UUDS 1950.

Pada saat proklamasi dikumandangkan, pemerintah RI belum mempunyai UUD, namun pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekeaan Indonesia) segera mengambil tindakan-tindakan untuk memenuhi kelengkapan negara.

A. Sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945, berhasil menetapkan:

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang kemudian diberi nama UUD 1945.

2. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia secara aklamasi, atas usul dari Otto Iskandardinata.

3. Membentuk sebuah Komite Nasional yang bertugas membantu presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.

B. Sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, berhasil menetapkan:

1. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi, yang terdiri atas:

a. Jawa Barat dengan gubernur Sutarjo Kartohadikusumo.
b. Jawa Tengan dengan gubernur Raden Panji Suroso.
c. Jawa Timur dengan gubernur R.A. Suryo.
d. Borneo (Kalimantan) dengan gubernur Ir. Pangeran Muhammad Noor.
e. Sulawesi dengan gubernur Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangi.
f.  Maluku dengan gubernur Mr. J. Latuharhary.
g. Sunda Kecil (Nusa Tenggara) dengan gubernur Mr.I. Gusti Ktut Pudja.
h. Sumatera dengan gubernur Mr. Teuku Mohammad Hassan.

2. Pembentukan Komite Nasional Daerah
3. Menetapkan 12 departemen lengkap dengan menteri-menteri yang mengepalai setiap departemen
4. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Berdasarkan UUD 1945, maka Negara Republik Indonesia, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu kekuasaan pemerintahan negara yaitu di tangan pemerintah pusat. Pada sistem tersebut tidak dikenal adanya negara bagian (federasi). Kepala negara umumnya dijabat oleh seorang presiden yang diangkat melalui suatu pemilihan bukan berdasarkan keturunan.

2. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum melakukan amendemen MPR dijadikan sebagai perwujudan lembaga tertinggi negara dan kedudukan lembaga-lembaga yang lain berada di bawah MPR.

3. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem kabinet presidensial para menteri sebagai pembantu utama tugas-tugas presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan hanya kepada presiden.

4. Susunan lembaga-lembaga negara dalam NKRI meliputi:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
b. Presiden,
c. Dewan Pertimbanagan Agung (DPA),
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
f.  Mahkamah Agung (MA).

Bentuk Negara Republik Indonesia Serikat dan Ciri-cirinya

Salah satu alasan mengapa negara Indonesi mengubah bentuk negaranya, dikarenakan adanya rongrongan dari Belanda yang melakukan Agresi Militer I dan II. Beragam perjanjian antara Indonesia dengan Belanda tidak kunjung memberikan hasil yang menggembirakan bagi negara Indonesia.

Pertikaian antara Indonesia berhasil diselesaikan dengan mengadakan Konferensi Meja Bunda di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 Nopember 1949. Konferensi yang dihadiri oleh perwakilan negara-negara BFO (negara-negara boneka bentukan Belanda), Indonesia, dan Belanda tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain sebagai berikut:

1. Didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat.
2. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
3. Didirikan Uni  antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

Perubahan bentuk negara dari NKRI ke RIS memberikan perubahan juga pada peralatan negara yang lainnya termasuk UUD. Dengan dibentuknya RIS maka UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya maka akan segeradibuat UUD RIS. Rancangan UUD RIS dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO pada KMB hingga kemudian terbentuklah sebuah undang-undang dasar yang diberi nama Kkonstitusi Republik Indonesia Serikat.

Berdasarkan konstitusi tersebut, maka negara RIS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menurut pasal 1 ayat 1 Konstitusi RIS yang menyatakan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Artinya di dalam RIS terdapat negara-negara bagian yang masing-masing mempunyai kekuasaan untuk memerintah di wilayah negara bagiannya masing-masing.
Negara-negara bagian tersebut, meliputi:

a. Negara Republik Indonesia,
b. Negara Indonesia Timur,
c. Negara Pasundan,
d. Negara Jawa Timur,
e. Negara Madura,
f. Negara Sumatera Timur,
g. Negara Sumatera Selatan.

Selain itu, RIS juga menetapkan satuan-satuan negara yang berdiri sendiri, yaitu sebagai berikut:

a. Jawa Tengah,
b. Bangka,
c. Belitung,
d. Riau,
e. Kalimantan Barat,
f. Dayak Besar,
g. Daerah Banjar,
h. Kalimantan Tenggara,
i. Kalimantan Timur.

2. Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di wilayah negara bagian RI yaitu Jawa, Sumatera, dan Yogyakarta.
3. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara RIS adalah sistem parlementer. Hal tersebut sesuai dengan pasal 118 ayat 1 dam 2 Konstitusi RIS yang menegaskan:

a. Ayat 1: Presiden tidak dapat diganggung gugat.
Ayat tersebut memberikan suatu pengertian bahwa presiden tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas pemerintahan. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dijalankan oleh seorang perdana menteri.

b. Ayat 2: Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Ayat tersebut memberikan suatu pengertian bahwa yang memikul tanggung jawab atas jalannya pemerintahan adalah para menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada perdana menteri. Sedangkan perdana menteri mempertanggungjawabkan kinerja kabinetnya kepada DPR.

4.    Adapun susunan lembaga tinggi negara menurut konstitusi RIS adalah sebagai berikut:

a. Presiden
b. Menteri-Menteri
c. Senat
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Mahkamah Agung
f.  Dewan Pengawas Keuangan

Setelah membaca artikel singkat tersebut di atas, terdapat perbedaan yang sangat mencolok dan mendasar antara UUD 1945 dan Konstitusi RIS. Adapun di dalam konstitusi RIS terdapat berbagai penyimpangan yang sangat bertentangan dengan UUD 1945. Setuju?