Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tidak lantas membuat republik baru ini mengalami kehidupan yang tenang. Sebab, Belanda kembali lagi, setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia pada 1945. Operasi militer Belanda ini dilancarkan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Belanda menyebut aksi ini sebagai “aksi polisionil”. Peristiwa agresi militer Belanda diawali dengan pemahaman Perundingan Linggajati yang diadakan pada 15 November 1946 (diratifikasi 25 Maret 1947).

Terjadi dua penafsiran yang saling berseberangan antara pihak republik dengan Belanda. Dalam perundingan itu, Belanda memposisikan Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Indonesia sendiri tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas dari Belanda. Perundingan Linggajati bagi Belanda hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan yang lebih banyak.

Serangan yang Meluluhlantakan Republik

Berdasarkan Perundingan Linggajati, Belanda meminta Indonesia untuk membentuk pemerintahan federal sementara hingga Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri. Hal ini ditentang oleh pihak republik, sebab akan melemahkan republik sendiri. Penolakan ini memicu serangan Belanda yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pada 15 Juli 1947, H.J. van Mook selaku Gubernur Jenderal saat itu, mengultimatum republik agar pasukannya mundur sekitar 10 kilometer dari garis demarkasi (garis van Mook) yang sudah ditentukan. Para pemimpin republik menolak keras ultimatum itu. Van Mook pun berang. Pada 20 Juli 1947, ia mengeluarkan pernyataan bahwa Belanda lepas dari Perjanjian Linggajati. Dimulailah agresi militer Belanda pada 21 Juli 1947.

Sebenarnya, aksi militer sudah dilakukan pada 20 Juli 1947. Saat tengah malam, Belanda mulai melancarkan aksinya dengan menggerakkan pasukan dari Jakarta ke Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Pasukan yang lebih kecil, menguasai Semarang. Di Sumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang berhasil dikuasai dan memukul mundur pasukan republik. Sasaran serangan Belanda difokuskan pada tiga daerah, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Timur (sekarang Sumatra Utara).

Di daerah Jawa Tengah, Belanda segera menguasai wilayah pantai utara, untuk Jawa Timur sasaran utamanya adalah perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Sedangkan di Sumatra Timur, Belanda mengincar perkebunan tembakau. Memang ini merupakan tujuan penting Belanda dalam aksi militer mereka, yaitu merebut daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dalam pembelaannya kepada dunia internasional, melalui corong radio, van Mook mengatakan bahwa agresi ini sebagai aksi polisionil dan sebagai urusan dalam negeri.

Selain menggunakan peralatan militer canggih dari Inggris dan Australia, Belanda mengerahkan banyak pasukan (sekitar 100.000) dalam aksi ini. Pasukan khusus mereka, yakni Korps Speciale Troepen (KST) yang dikomandoi Westerling, dan Pasukan Para I (Iepara Compagnie) di bawah Kapten C. Sisselaar, dikerahkan untuk melancarkan agresi.

Jika disimpulkan, ada tiga bidang incaran utama Belanda dalam agresi militer I untuk menghancurkan republik, yakni politik, ekonomi, dan militer. Politik, bisa dilihat dari usaha pengepungan ibu kota RI dan menghilangkan secara de facto RI dari peta dunia. Ekonomi, dengan cara merampas daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam dan tambang. Sedangkan militer, dengan melakukan penghancuran di tubuh TNI. Untuk politik dan ekonomi, Belanda terolong sukses. Tapi, kesuksesan ini tidak bisa dikatakan keberhasilan mutlak.

Di ranah politik, Belanda berhasil mengepung ibukota, sebab beberapa pelabuhan sudah diduduki mereka. Ini menyebabkan hubungan komunikasi ke luar negeri mengalami kesulitan. Di ranah ekonomi, republik mengalami kesulitan, sebab wilayah penghasil sumber daya jatuh ke tangan Belanda. Namun, untuk urusan penghancuran TNI, Belanda gagal. Awalnya, TNI memang mengalami kegagalan menghadapi serangan Belanda. TNI yang menggunakan sistem pertahanan linear terusir dari kota-kota. Mereka lalu bertahan di desa-desa.

Perang terbuka berlangsung sengit. Pada 29 Juli 1947, tentara Belanda menembak jatuh pesawat Dakota republik yang membawa obat-obatan dari Singapura. Padahal, di badan pesawat tertera simbol palang merah. Peristiwa ini memakan korban Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisutjipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh, dan Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo. Pembantaian masyarakat sipil pun terjadi. Salah satu kasus yang menggemparkan adalah pembantaian rakyat di Rawagede, daerah antara Karawang dan Bekasi, pada 9 Desember 1947. Di sana, sebanyak 431 penduduk desa dihabisi oleh tentara Belanda.

Reaksi Dunia Internasional terhadap Agresi Militer Belanda I

Agresi militer ini bukan membawa kemenangan besar bagi Belanda, tapi malah mencoreng muka mereka di dunia internasional. Terbukti, pada 30 Juli 1947 pemerintah Australia dan India meminta masalah Indonesia dimasukkan ke dalam agenda dewan keamanan PBB. Republik sendiri juga secara resmi mengadukan agresi militer ke PBB, sebab sudah melanggar perjanjian internasional (Perjanjian Linggajati). Inggris yang merupakan Sekutu Belanda juga tidak menyetujui aksi militer Belanda itu. PBB pun segera bereaksi. Pada 1 Agustus 1947, dewan keamanan PBB mengeluarkan perintah untuk menghentikan permusuhan kedua pihak, dengan Resolusi Nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947.

Eksistensi republik pun sebenarnya sudah diakui PBB. Terbukti sejak resolusi pertama, yakni Resolusi Nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947, Resolusi Nomor 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947, Resolusi Nomor 36 tanggal 1 November 1947, dan Resolusi tanggal 28 Januari 1949, PBB memakai nama Indonesia, bukan Nedherlands Indies. Akhirnya, atas tekanan dewan keamanan PBB, pertempuran pun berhenti. Pemerintah republik dan Belanda menerima Resolusi dewan keamanan PBB pada 17 Agustus 1947 untuk menghentikan pertempuran atau gencatan senjata.

Dewan keamanan bergerak cepat dengan membentuk sebuah komite yang menjadi penengah Indonesia dan Belanda. Komite itu disebut Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik untuk Indonesia) atau lebih dikenal sebagai Komite Tiga Negara (KTN). Di dalamnya beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang mewakili Indonesia, Belgia yang mewakili Belanda, dan Amerika Serikat yang berada di posisi netral. Richard C. Kirby menjadi wakil Australia, Paul van Zeeland wakil Belgia, dan Dr. Frank Graham wakil Amerika Serikat.

Pada Oktober 1947 KTN mulai bekerja. KTN mengambil inisiatif dalam urusan militer, namun dalam urusan politik KTN tidak memiliki hak, hanya memberi saran. Akhirnya, setelah dilakukan pembicaraan antara KTN, Indonesia, dan Belanda, disepakati untuk mengadakan perundingan kembali. Dalam pembicaraan tersebut, KTN mengusulkan agar mengadakan perundingan di atas sebuah kapal milik Amerika Serikat, untuk menghindari perdebatan masalah tempat antara republik dan Belanda. Pada Januari 1948, disepakati perjanjian baru di atas kapal USS Renville. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Renville.

Isi perjanjian itu, antara lain Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia; disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda; dan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta. Perjanjian ini seolah-olah merupakan sebuah kemenangan besar di pihak Belanda. Namun, pihak republik menerima perjanjian tersebut. Tindakan ini didasari juga oleh kurangnya amunisi di pihak republik.

Perjanjian Renville tadi mengakhiri agresi militer Belanda I yang cukup panjang dan memakan banyak korban jiwa. Diakui, TNI memang harus mengalami pukulan berat saat agresi militer Belanda I. Namun, kekalahan yang diderita tidak lantas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan dilanjutkan dengan cara yang lebih penting, yakni diplomatis. Tanpa kenal lelah, para tokoh Indonesia yang tengah berada di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan mampu merdeka serta berdaulat.